Yusril Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Persetujuan MPR, Ini Penjelasannya

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 12 Nov 2026 11:30

FOTO: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Dok. Fb/Yusrilizamahendra

JAKARTA, KabarPemerintah.com– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan mengenai mekanisme konstitusional terkait surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029.

Yusril menegaskan, surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut tidak membutuhkan persetujuan lembaga legislatif itu. Sebab, isi surat telah menunjukkan secara jelas bahwa Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya atas kehendak sendiri.

Menurut Yusril, posisi MPR dalam persoalan tersebut bukan untuk menerima atau menolak keputusan pengunduran diri, melainkan menindaklanjuti dampak konstitusional yang muncul setelah jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.

Dia menjelaskan, hal itu terlihat dari pernyataan Gibran dalam bagian awal suratnya. Dalam surat tersebut, Gibran secara langsung menyampaikan keputusan untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden atas permintaan pribadi.

"Atas permintaan sendiri" menjadi poin penting yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut merupakan kehendak dari pihak yang bersangkutan, bukan keputusan yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan MPR.

MPR Diminta Tindak Lanjuti Kekosongan Jabatan

Yusril juga menyoroti bagian lain dalam surat Gibran yang secara khusus meminta MPR memproses pernyataan pengunduran dirinya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Menurutnya, permintaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai upaya meminta legitimasi atau persetujuan MPR atas keputusan berhenti dari jabatan. Sebaliknya, surat itu menjadi dasar bagi MPR untuk menjalankan kewenangannya sesuai mekanisme konstitusi.

"Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR," jelas Yusril.

Dengan demikian, proses yang harus dilakukan bukanlah menggelar mekanisme persetujuan pengunduran diri, melainkan memastikan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai aturan perundang-undangan.

Presiden Berhak Usulkan Dua Nama Calon Wapres

Lebih lanjut, Yusril mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang secara khusus mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diajukan Presiden.

Artinya, apabila kekosongan jabatan Wakil Presiden telah terjadi, Presiden mempunyai kewenangan mengusulkan dua kandidat kepada MPR. Selanjutnya, kedua nama tersebut akan diproses melalui sidang MPR untuk menentukan Wakil Presiden yang baru.

Batas waktu 60 hari menjadi ketentuan penting yang harus diperhatikan agar proses pengisian jabatan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Yusril menegaskan, setiap tahapan dalam persoalan tersebut harus berpedoman pada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan mengenai persyaratan calon Wakil Presiden serta kewenangan MPR.

Dia mengingatkan, persoalan pergantian pejabat negara bukan sekadar urusan administratif atau politik. Seluruh proses harus memiliki landasan hukum yang jelas demi menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan pemerintahan.

Prinsip negara hukum, menurutnya, harus menjadi pijakan utama dalam setiap proses perubahan di lingkungan lembaga kepresidenan.

(RBT/MAM)