Logo Kabarpemerintah
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 51,35 poin atau 0,95 persen ke level 5.439,26. Sepanjang sepekan, IHSG menguat 4,90 persen pada perdagangan Jumat, 23 Oktober 2026.

WALHI Curiga Wacana Pemindahan Badak Jawa Berkaitan dengan Ekspansi Tambang Emas di Ujung Kulon

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 18 Nov 2026 05:59

WALHI Curiga Wacana Pemindahan Badak Jawa Berkaitan dengan Ekspansi Tambang Emas di Ujung Kulon

FOTO: Rencana Pemindahan Badak Jawa Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dok. Istimewa

JAKARTA, KabarPemerintah.com - Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai penolakan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menduga rencana tersebut perlu dicermati karena muncul bersamaan dengan kebijakan penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon.

WALHI menilai pemindahan satwa langka bernama latin Rhinoceros sondaicus itu justru berpotensi menghadirkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup spesies yang kini berada di ambang kepunahan.

Organisasi lingkungan tersebut juga mempertanyakan dasar ilmiah dan urgensi pemindahan badak Jawa, termasuk alasan kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, mengatakan hingga kini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak untuk ditinggali.

"Jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya," kata Umi dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).

Pernyataan tersebut merespons wacana pemindahan badak Jawa yang sebelumnya disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki.

WALHI mempertanyakan kapasitas Hashim dalam mengusulkan pemindahan satwa dilindungi tersebut. Menurut Umi, tugas utama satgas seharusnya mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi.

Pemindahan Badak Jawa Dinilai Berisiko

WALHI mengingatkan pemindahan satwa atau translokasi bukan perkara sederhana. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang menyeluruh, mulai dari kesesuaian habitat baru, ketersediaan pakan, daya dukung lingkungan, kemampuan adaptasi, hingga potensi konflik dengan satwa yang sudah lebih dahulu menghuni kawasan tujuan.

Di Taman Nasional Alas Purwo, misalnya, terdapat satwa lain seperti banteng Jawa dan macan tutul Jawa. Karena itu, pemerintah perlu memastikan keberadaan badak Jawa tidak mengganggu keseimbangan ekosistem maupun mengancam kelangsungan hidup spesies lain.

Risiko pemindahan juga menjadi perhatian WALHI setelah munculnya pengalaman pemindahan badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan, meski masih berada di dalam kawasan Ujung Kulon.

"Jangan menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan. Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini," ujar Umi.

WALHI menilai pemerintah semestinya lebih dahulu memperkuat perlindungan habitat asli, pemantauan populasi, kesiapsiagaan bencana, serta mitigasi risiko ekologis. Potensi bencana alam, menurut mereka, tidak bisa menjadi alasan tunggal untuk memindahkan badak Jawa.

Ada Konsesi Tambang Emas di Perbatasan Ujung Kulon

Di balik penolakan tersebut, WALHI menyoroti keberadaan aktivitas pertambangan emas di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan TNUK.

Perusahaan tersebut diketahui telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare. Pada 2020, lokasi tambang PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.

Namun, berdasarkan penelusuran WALHI terhadap laporan tahunan Antam, izin PT CSD disebut telah berakhir pada 3 April 2025.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai status perizinan dan kelanjutan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, termasuk kemungkinan pengembangan wilayah tambang emas di sekitar Ujung Kulon.

Kecurigaan WALHI semakin menguat setelah terbitnya keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten pada Februari 2026.

Berdasarkan penelusuran terhadap peta lampiran keputusan tersebut, WALHI menemukan indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

WALHI meminta pemerintah mengklarifikasi temuan tersebut. Sebab, kawasan TNUK tidak hanya mencakup daratan, tetapi juga wilayah perairan yang memiliki fungsi ekologis penting bagi keberlangsungan ekosistem.

Umi menilai penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi menjadi persoalan serius yang harus dibuka kepada publik.

Menurut dia, aktivitas pertambangan di daratan maupun perairan yang berbatasan dengan taman nasional berpotensi memicu pencemaran air, sedimentasi, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, hingga mengancam habitat berbagai satwa.

"Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya," tegasnya.

Meski demikian, WALHI menyebut dugaan keterkaitan antara wacana pemindahan badak Jawa dan kepentingan ekspansi pertambangan masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

WALHI Desak Pemerintah Buka Peta Wilayah Tambang

Atas persoalan tersebut, WALHI mendesak pemerintah menghentikan wacana pemindahan badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah independen yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga diminta membuka informasi mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk peta spasial yang menunjukkan secara jelas hubungan wilayah tersebut dengan batas dan zonasi Taman Nasional Ujung Kulon.

WALHI menegaskan kebijakan pertambangan tidak boleh mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya.

Bagi WALHI, upaya penyelamatan badak Jawa seharusnya dimulai dengan memastikan habitat alaminya tetap terlindungi. Keselamatan satwa yang terancam punah itu tidak boleh dikorbankan demi kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam.

(NH/MAM)

← Kembali ke Daftar