Uni Eropa Tegur Serbia dan Kosovo Soal Rencana Pindah Kedubes ke Yerusalem, Proses Gabung UE Terancam Terganggu

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 09 Jun 2026 08:42

FOTO: Bendera Uni Eropa di tengah reruntuhan gedung Dok. Istimewa

JAKARTA, KabarPemerintah.com – Uni Eropa (UE) menyampaikan peringatan kepada Serbia dan Kosovo terkait rencana pemindahan kedutaan besar kedua negara dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan sikap resmi UE yang selama ini tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak.

Peringatan itu disampaikan Komisi Eropa di tengah upaya Serbia dan Kosovo memperkuat hubungan dengan blok negara Eropa tersebut. Bahkan, bagi Serbia yang saat itu masih menjalani proses negosiasi keanggotaan UE, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan diplomatik.

Juru bicara Komisi Eropa, Peter Stano, menegaskan bahwa posisi UE mengenai status Yerusalem tidak berubah. Menurutnya, seluruh negara anggota UE tetap berpegang pada konsensus internasional yang mendukung penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara.

“Tidak ada kedutaan besar maupun perwakilan negara anggota Uni Eropa yang berada di Yerusalem,” tegas Stano dalam konferensi pers, Senin (7/9/2020).

Ia menyebut setiap langkah yang menyimpang dari kebijakan bersama UE terkait Yerusalem akan menjadi perhatian serius. Karena itu, rencana pemindahan kedutaan Serbia maupun Kosovo dinilai dapat memunculkan pertanyaan mengenai keselarasan kebijakan luar negeri kedua negara dengan standar yang dianut Uni Eropa.

Palestina Kecam Keras

Di sisi lain, Otoritas Palestina mengecam keras keputusan Serbia dan Kosovo yang berencana membuka kedutaan, konsulat, atau kantor perwakilan di Yerusalem.

Pemerintah Palestina menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang merugikan perjuangan rakyat Palestina dan mengabaikan hak-hak nasional yang selama ini diperjuangkan melalui berbagai forum internasional.

Menurut Palestina, pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebelum tercapainya kesepakatan damai hanya akan memperumit upaya penyelesaian konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.

Berawal dari Kesepakatan yang Diumumkan Trump

Rencana pemindahan kedutaan itu mencuat setelah Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, mengumumkan adanya kesepakatan yang melibatkan Serbia dan Kosovo pada 4 September 2020.

Dalam pengumuman tersebut, Serbia disebut berkomitmen memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Sementara Kosovo dan Israel sepakat untuk menormalisasi hubungan serta menjalin relasi diplomatik resmi.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Benjamin Netanyahu yang menyebut Serbia dan Kosovo berencana membuka perwakilan diplomatik mereka di Yerusalem.

Status Yerusalem Tetap Sensitif

Hingga kini, status Jerusalem masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Sebagian besar negara memilih menempatkan kedutaan mereka di Tel Aviv sembari menunggu tercapainya kesepakatan damai yang menentukan status akhir kota tersebut.

Karena itu, langkah Serbia dan Kosovo saat itu memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk Uni Eropa dan Palestina, yang khawatir keputusan tersebut dapat memperumit proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

(RMN/MAM)