Terlapor Dugaan Penggelapan Kapal Milik Alm. Sulaiman Meninggal Dunia, Apakah Kasus Otomatis Berhenti?
Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 21 Nov 2026 05:23
FOTO: Ilustrasi, kapal yang diduga menjadi objek perkara dugaan penggelapan milik almarhum Sulaiman, serta gambaran proses hukum yang menjadi sorotan setelah pelapor meninggal dunia. Dok. Istimewa
SUMENEP, KabarPemerintah.com – Polemik dugaan penggelapan kapal milik almarhum Sulaiman kini memasuki babak krusial. Meninggalnya terlapor, H. Abd Kadir, menjadi ujian bagi Polresta Sumenep dalam menentukan arah penanganan perkara yang dilaporkan Sayyidah, janda almarhum Sulaiman.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/299/IX/2026/SPKT/POLRESTA SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 7 September 2026. Sayyidah melaporkan H. Abd Kadir yang merupakan saudara kandung almarhum Sulaiman atas dugaan penggelapan kapal peninggalan pewaris.
Namun, meninggalnya terlapor justru memunculkan pertanyaan serius mengenai kelanjutan proses hukum perkara tersebut.
Saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/11/2026), Humas Polresta Sumenep, Ipda Ach. Putrawardana, menegaskan bahwa perkara tersebut masih dalam proses penyidikan.
"Perkembangan sementara untuk perkara pelapor atas nama Sayyidah masih dalam proses penyidikan," ungkap Ipda Ardan.
Ketika ditanya apakah penyidikan tetap berjalan meskipun terlapor telah meninggal dunia, Ardan menyebut penyidik masih akan melakukan sejumlah langkah.
"Untuk sementara perkara masih dalam penyidikan. Akan memeriksa beberapa saksi dan nanti akan digelarkan perkara tersebut, Mas," jelasnya.
Ia menambahkan, keputusan penghentian atau kelanjutan perkara akan ditentukan setelah gelar perkara, termasuk apabila ditemukan tersangka baru.
"Baru nanti perkara bisa dinyatakan dihentikan atau dilanjut apabila ditemukan tersangka baru," tambahnya.
Kuasa Hukum: Jangan Paksakan Perkara Pidana
Di sisi lain, Kurniadi, kuasa hukum almarhum H. Abd Kadir yang dikenal dengan julukan Raja Hantu, melontarkan argumentasi hukum yang cukup tajam. Ia menilai terdapat perbedaan mendasar antara dugaan tindak pidana yang diarahkan kepada H. Abd Kadir dengan dugaan keterlibatan ahli waris lainnya, yakni Ayyub.
"Kalau terlapor dengan Ayyub, sifat deliknya beda. Ke terlapor sifat deliknya delik biasa. Kalau ke Ayyub, deliknya delik dalam keluarga," kata Kurniadi, Sabtu (21/11/2026).
Kurniadi kemudian mempertanyakan apakah kapal yang menjadi objek laporan benar-benar memenuhi unsur barang milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP.
Menurutnya, kapal tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan yang belum dibagi waris. Karena itu, ia berpandangan persoalan tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan.
"Hukum materiilnya begini: apakah kapal yang dijual tersebut memenuhi kualifikasi sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam delik 486 KUHP, yaitu unsur barang atau benda yang sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain?" ujarnya.
"Tidak. Harta waris yang belum dibagi waris tidak memenuhi konsep unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain."
Ia juga mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136 K/Kr/1973 serta kaidah hukum terkait sengketa harta waris dan harta bersama. Menurut argumentasi Kurniadi, penguasaan atau penjualan harta warisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris harus dilihat dalam konteks hubungan hukum kewarisan, bukan otomatis dipidanakan sebagai penggelapan.
Terlebih, menurutnya, apabila hasil penjualan kapal terbukti digunakan untuk membayar utang sah almarhum pewaris, persoalan tersebut semakin memerlukan pemeriksaan dari perspektif hukum keperdataan.
"Dengan demikian, kapal tidak termasuk objek penyidikan pidana dalam perkara a quo, sehingga perkara wajib dihentikan!" tegasnya.
Penyidikan Tak Bisa Sembarangan Dialihkan ke Ayyub
Tak berhenti di situ, Kurniadi juga menyoroti kemungkinan penyidik mengembangkan perkara kepada Ayyub setelah terlapor H. Abd Kadir meninggal dunia.
Menurutnya, langkah tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja karena terdapat perbedaan karakter delik pidana.
"Ke H. Abd Kadir delik pidana biasa. Sedangkan ke Ayyub delik pidana aduan (relatieve klachtdelicten)," jelasnya.
Ia menilai, perbedaan jenis delik tersebut memiliki implikasi prosedural yang tidak bisa diabaikan. Apalagi, menurut Kurniadi, Ayyub juga merupakan salah satu ahli waris.
"Untuk menyasar Ayyub ada syarat yang berlaku absolut, yaitu subjek aduan harus spesifik. Harus Ayyub yang didudukkan sebagai terlapor. Hal ini dikarenakan Ayyub juga termasuk ahli waris," paparnya.
Kurniadi menegaskan, laporan yang sejak awal secara spesifik mencantumkan nama H. Abd Kadir tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk mengalihkan pertanggungjawaban pidana kepada ahli waris lain.
"Jadi, mengingat yang dilaporkan secara spesifik telah ditetapkan, yaitu H. Abd Kadir, sedangkan berdasarkan bukti lidik dan sidik ternyata ahli waris lain, maka perkara ini harus dihentikan demi hukum!" pungkas Kurniadi.
(MAM/RED)
← Kembali ke Daftar