Terkesan Menghindar, Kepala Desa Pangarangan Belum Jelaskan Rehabilitasi Pasar Ratusan Juta

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 07 Jul 2026 08:25

FOTO: Kantor Kepala Desa Pangarangan tampak dari depan. Dok. KabarPemerintah

SUMENEP, KabarPemerintah.com – Bangunan Pasar Pangarangan di Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Pasalnya, pasar yang hingga kini belum pernah difungsikan sebagai pusat aktivitas perdagangan justru memperoleh anggaran rehabilitasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) senilai ratusan juta rupiah.

Pantauan di lokasi memperlihatkan kondisi bangunan yang jauh dari kesan siap digunakan. Sejumlah dinding mengalami retak hingga terbelah, beberapa bagian bangunan belum memiliki penutup atap, sementara area pasar tampak lengang tanpa aktivitas ekonomi.

Tidak terlihat pedagang maupun pembeli memanfaatkan fasilitas tersebut. Coretan vandalisme yang memenuhi sejumlah sisi bangunan semakin menguatkan kesan bahwa pasar itu telah lama ditinggalkan dan tidak pernah berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunannya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran desa. Rehabilitasi yang telah dibiayai dana publik dinilai belum berbanding lurus dengan kondisi fisik bangunan maupun manfaat yang dirasakan masyarakat.

Saat dimintai penjelasan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa rehabilitasi Pasar Pangarangan bukan merupakan program organisasinya.

"Itu dari APBDes, langsung konfirmasi pada kepala desanya, Mas," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2026).

Berbekal penjelasan tersebut, media ini mendatangi Kantor Desa Pangarangan untuk meminta keterangan dari Kepala Desa Pangarangan, H. Miskun Legiyono. Namun, perangkat desa menyampaikan kepala desa tidak berada di kantor.

Upaya konfirmasi tidak berhenti di situ. Media ini menghubungi yang bersangkutan melalui aplikasi WhatsApp, namun tidak memperoleh respons. Kunjungan ke kantor desa juga telah dilakukan sebanyak tiga kali, tetapi hasilnya tetap sama: kepala desa tidak dapat ditemui.

Rangkaian upaya konfirmasi yang tidak membuahkan hasil tersebut memunculkan kesan bahwa kepala desa menghindari permintaan klarifikasi terkait rehabilitasi pasar yang hingga kini belum memberikan manfaat bagi masyarakat.

Publik kini menanti penjelasan mengenai dasar pengalokasian anggaran rehabilitasi terhadap pasar yang belum pernah beroperasi, beserta rencana pemerintah desa untuk mengoptimalkan aset tersebut agar tidak terus menjadi bangunan yang terbengkalai.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Pangarangan belum memberikan tanggapan terkait pelaksanaan rehabilitasi, kondisi bangunan, maupun alasan pasar yang belum pernah difungsikan tetap memperoleh anggaran rehabilitasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(MAM/RED)