Sutradara Film Pesta Babi Buka Suara, Sebut Istilah “Kolonialisme” Jadi Pemicu Kontroversi

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 15 May 2026 23:04

FOTO: Poster film Pesta Babi Dok. Istimewa

JAKARTA, KabarPemerintah.com - Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) dan diskusi film tersebut dikabarkan mengalami penolakan di beberapa daerah. Menanggapi polemik itu, salah satu sutradara film, Cypri Paju Dale, akhirnya buka suara.

Cypri mengatakan kontroversi yang muncul kemungkinan besar dipicu penggunaan kata “kolonialisme” dalam judul film. Menurutnya, istilah tersebut dipilih bukan tanpa alasan, melainkan sebagai cara untuk menggambarkan persoalan Papua secara lebih utuh.

Dalam video yang diunggah melalui akun Ekspedisi Indonesia Baru, Cypri menyebut ada pihak tertentu yang tidak ingin kondisi Papua diketahui masyarakat luas.

“Film ini memang sedang dicegah untuk sampai kepada penonton yang lebih luas. Banyak yang tidak ingin persoalan di Papua diketahui publik secara terbuka,” ujarnya.

Film dokumenter itu sendiri dibuat bersama Dandhy Laksono dan diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru. Dokumenter tersebut mengangkat isu masyarakat adat, konflik lahan, hingga dampak proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan.

Cypri menjelaskan, film tersebut disusun melalui riset sejarah, antropologi, investigasi jurnalistik, dan analisis kebijakan. Karena itu, penggunaan istilah kolonialisme disebut sebagai bagian dari kerangka berpikir untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi di Papua.

Menurutnya, istilah seperti konflik, pelanggaran HAM, militerisme, hingga kerusakan lingkungan belum cukup menjelaskan akar persoalan yang terjadi selama ini.

“Kolonialisme dipakai sebagai rangka analisis karena dianggap bisa merangkum berbagai persoalan yang saling berkaitan dan sudah berlangsung lama,” katanya.

Ia juga menilai film tersebut sengaja dibuat agar publik bisa melihat realitas Papua dari sudut pandang masyarakat adat yang selama ini jarang mendapat ruang.

Tak hanya itu, Cypri menganggap diskusi soal Papua sudah seharusnya dilakukan secara terbuka dan jujur, termasuk membahas berbagai kritik terhadap kebijakan pembangunan di wilayah tersebut.

Pemerintah Tak Larang Nobar

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah pusat tidak pernah melarang kegiatan nobar maupun diskusi film Pesta Babi.

Yusril meminta masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dianggap kontroversial. Menurutnya, publik justru perlu diberi ruang untuk menonton dan menilai sendiri isi dokumenter tersebut.

“Kritik semacam itu wajar dalam negara demokrasi, walaupun memang ada narasi yang dianggap provokatif,” kata Yusril.

Ia menilai perdebatan dan diskusi terbuka merupakan hal penting agar masyarakat bisa berpikir lebih kritis terhadap berbagai persoalan yang muncul.

Selain itu, Yusril mengatakan pemerintah juga dapat menjadikan kritik dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua Selatan.

Meski begitu, ia menegaskan program pembangunan tetap dijalankan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

Yusril pun menekankan bahwa berbagai aksi pembubaran atau pelarangan nobar yang sempat terjadi bukan berasal dari arahan pemerintah pusat.

(RBT/MAM)