Sumenep Pertahankan WTP Ke-9, PAD Melonjak dan APBD 2025 Berakhir Surplus

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 18 Jun 2026 05:08

FOTO: Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, saat membacakan Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dok. DPRD Kab. Sumenep

SUMENEP, KabarPemerintah.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesembilan kalinya secara beruntun, Pemkab Sumenep berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, saat membacakan Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, opini tertinggi dari BPK yang diterima pada 26 Mei 2026 menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Capaian WTP ini bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab,” ujar Imam Hasyim di hadapan peserta rapat paripurna.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, tersebut juga menjadi momentum penyampaian hasil pembangunan daerah selama tahun 2025.

Kemiskinan Menurun, Ekonomi Tumbuh Lebih Baik

Dalam laporan yang disampaikan, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 tercatat mencapai 70,54 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 17,02 persen. Angka tersebut turun 0,76 persen dibandingkan tahun 2024 dan menjadi salah satu indikator keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep mencapai 4,85 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang berada di level 3,77 persen.

Pemkab juga mencatat capaian positif pada indikator ketimpangan pendapatan. Gini Ratio Kabupaten Sumenep berada di angka 0,221 dan disebut sebagai salah satu yang terendah di Jawa Timur.

Tak hanya itu, Indeks Reformasi Birokrasi meningkat menjadi 80,78, sementara capaian penurunan emisi gas rumah kaca berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, terdapat 17 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Rata-rata capaian indikator tersebut mencapai 153,90 persen dengan kategori "sangat berhasil".

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga melaksanakan 242 program, 470 kegiatan, dan 634 subkegiatan yang dijalankan oleh 55 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pendapatan Daerah Tembus Rp2,5 Triliun

Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah menunjukkan hasil yang melampaui target. Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,445 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp2,520 triliun atau mencapai 103,08 persen.

Kenaikan paling signifikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target Rp322,85 miliar, realisasinya mencapai Rp382,84 miliar atau 118,57 persen.

Sementara pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2,125 triliun atau 100,76 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp11,94 miliar atau 95,54 persen.

Capaian tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Belanja Daerah Terserap 91 Persen

Untuk belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,704 triliun. Hingga akhir tahun anggaran, realisasinya mencapai Rp2,463 triliun atau sekitar 91,06 persen.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp1,777 triliun atau 90,06 persen. Sementara belanja modal terealisasi Rp127,2 miliar atau 88,07 persen.

Adapun belanja tidak terduga mencapai Rp2,11 miliar atau 38,40 persen dari pagu anggaran, sedangkan belanja transfer terealisasi Rp556,94 miliar atau 95,70 persen.

Di sektor pembiayaan, realisasi pembiayaan netto mencapai Rp259,87 miliar atau 100,03 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD.

APBD 2025 Surplus Rp57 Miliar

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD, pendapatan daerah yang mencapai Rp2,520 triliun dan belanja sebesar Rp2,463 triliun menghasilkan surplus anggaran senilai Rp57,32 miliar.

Setelah ditambah pembiayaan netto sebesar Rp259,87 miliar, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sumenep hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp317,2 miliar.

Pemkab Sumenep berharap capaian tersebut menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

"Kami menyadari masih ada berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu dukungan DPRD serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar kinerja pemerintah daerah semakin baik ke depan," kata Imam Hasyim.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan OPD, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers di Kabupaten Sumenep.

(MAM/RED)