Seskab Teddy Ungkap Laporan B50 ke Prabowo, Bioetanol dan Perampingan BUMN Jadi Sorotan

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 10 Aug 2026 03:25

FOTO: Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: BPMI Setpres

JAKARTA, KabarPemerintah.com – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai perkembangan Program Mandatori B50 serta kesiapan pemerintah menuju penerapan mandatori bioetanol. Selain agenda ketahanan energi, Prabowo juga meminta adanya pembenahan struktur dan tata kelola perusahaan negara.

Laporan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri saat menemui Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore, 9 Agustus 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan itu salah satunya membahas perkembangan pelaksanaan B50 atau penggunaan campuran biodiesel 50 persen.

"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah," kata Teddy dalam keterangan tertulis.

Program B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

Dalam pertemuan yang sama, Prabowo juga memberikan perhatian pada tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden meminta struktur organisasi perusahaan negara dibuat lebih sederhana dengan memangkas sejumlah lapisan organisasi, termasuk anak dan cucu perusahaan.

Arahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Pertamina, tetapi juga PLN dan BUMN lainnya.

"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," ujar Teddy.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan membuat perusahaan negara bergerak lebih cepat dan efisien. Struktur yang lebih ramping dinilai dapat memperpendek jalur pengambilan keputusan sehingga produktivitas BUMN meningkat.

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," lanjut Teddy.

Pertemuan Prabowo dengan jajaran menteri dan pimpinan Pertamina itu menunjukkan dua agenda yang tengah menjadi perhatian pemerintah, yakni memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya nasional serta melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efektif dan produktif.

(RSH/YD)