Presiden Prabowo Tinjau Pengerjaan Jembatan Bailey Teupin Mane, Pemerintah Pacu Pemulihan Akses Aceh

Ditulis oleh KabarPemerintah.com - 08 Dec 2025 02:04

FOTO: Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Jembatan Bailey Teupin Mane, di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Dok. Setpres/Rusman

BIREUEN, KabarPemerintah.com — Presiden Prabowo Subianto turun langsung meninjau pembangunan Jembatan Bailey Teupin Mane, jalur strategis yang menghubungkan Bireuen Takengon, Minggu (7/12). Jembatan darurat sepanjang 30 meter itu kini menjadi tumpuan utama untuk memulihkan akses darat yang terputus akibat banjir besar.

Tiba di lokasi, Presiden Prabowo langsung mendekati titik konstruksi di tepi sungai. Sejumlah alat berat mulai dari ekskavator hingga loader tampak bekerja tanpa henti memperkuat pondasi dan menumpuk batu gajah sebagai oprit jembatan. Aktivitas lapangan berlangsung intensif untuk mengejar target pembukaan jalur dalam waktu dekat.

“Ini salah satu jembatan Bailey yang dikerjakan. Mereka bekerja terus. Kita berharap satu minggu sudah bisa dibuka,” kata Prabowo. Ia menegaskan, rampungnya jembatan ini akan membuka jalan menuju percepatan perbaikan tiga jembatan lainnya di rute Bener Meriah Takengon.

Menurut Presiden, pemulihan akses transportasi menjadi prioritas utama agar distribusi logistik dan mobilitas warga segera normal. “Semua usaha kita kerahkan. Semua jembatan yang rusak akan diperbaiki. Mudah-mudahan satu sampai dua minggu akses bisa pulih. Titik ini harus tembus lebih dulu agar pekerjaan lain bisa berjalan,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo juga menerima laporan terbaru mengenai kerusakan infrastruktur lain, termasuk sejumlah bendungan yang jebol serta persawahan warga yang terdampak banjir. Ia memastikan seluruh kerusakan akan ditangani secepatnya oleh Kementerian PUPR.

“Bendungan akan segera diperbaiki. Sawah yang rusak juga akan direhabilitasi. Petani tidak perlu khawatir, pemerintah akan membantu pemulihan,” tegasnya.

Kehadiran Presiden di lokasi menjadi simbol komitmen pemerintah untuk bergerak cepat dan memastikan masyarakat terdampak mendapat penanganan yang jelas dan terukur.

(RBT/MAM)