Presiden Prabowo Kumpulkan Para Menteri di Hambalang, Matangkan Langkah Tegas Atasi Hutan dan Tambang Ilegal

Ditulis oleh KabarPemerintah.com - 24 Nov 2025 09:07

FOTO: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang Dok. Setpres/Kris

BOGOR, KabarPemerintah.com — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga penegak hukum di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (23/11). Rapat yang berlangsung sejak siang hingga malam itu difokuskan pada penertiban kawasan hutan serta pemberantasan pertambangan ilegal yang dinilai semakin mendesak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Presiden meminta laporan rinci terkait operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan langkah pengawasan sektor pertambangan. Prabowo juga menyoroti wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau aparat karena penguasaan ilegal dan hambatan akses.

“Presiden menegaskan komitmennya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa pengelolaan kekayaan alam harus benar-benar menghadirkan kemakmuran bagi rakyat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.

Penegakan Hukum Ditegaskan

Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta seluruh institusi bergerak lebih terintegrasi. Penegakan hukum diminta dilakukan tanpa kompromi, termasuk memburu pihak yang memanfaatkan celah perizinan maupun melakukan aktivitas tambang dan penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Kehadiran lembaga seperti PPATK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Polri memperjelas bahwa pemerintah sedang memperkuat pengawasan dari aspek hukum hingga pelacakan aliran dana.

Arah Kebijakan Dipercepat

Teddy menambahkan, Presiden meminta setiap temuan dan rekomendasi di lapangan ditindaklanjuti tanpa menunggu rapat lanjutan. Pemerintah ingin memastikan penataan sumber daya alam berjalan bersih, transparan, serta selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Pertemuan berakhir pada malam hari tanpa pernyataan lanjutan dari para menteri. Namun, sinyal tegas dari Presiden ini dipandang sebagai langkah mempercepat penertiban sektor yang selama bertahun-tahun rawan penyimpangan.

(ANSR/M.AM)