Prabowo Terima Laporan Sinkronisasi Program, Percepatan Pembangunan Papua Dipastikan Tepat Sasaran

Ditulis oleh KabarPemerintah.com - 17 Dec 2025 06:52

FOTO: Presiden Prabowo memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dok. Setpres/Rusman

JAKARTA, KabarPemerintah.com - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru terkait upaya sinkronisasi dan percepatan pembangunan Papua dalam kerangka Otonomi Khusus. Laporan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri melaporkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah untuk memastikan program pembangunan di Papua berjalan terkoordinasi dan saling terintegrasi antara pusat dan daerah.

Tito menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah menggelar sejumlah pertemuan dengan KEPP OKP, baik secara internal maupun bersama para kepala daerah di Papua. Pertemuan itu bertujuan menyamakan persepsi sekaligus menyusun pola kerja komite agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan efektif.

“Pertemuan ini dilakukan untuk sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas, sehingga jelas bagaimana komite ini bekerja dan berkoordinasi,” ujar Tito di hadapan Presiden.

Selain itu, Mendagri juga melaporkan peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 yang telah dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada pagi hari. Meski demikian, ia menegaskan rencana aksi tersebut masih perlu disempurnakan melalui dialog lanjutan dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang baru dilantik pada 2025.

Menurut Tito, masukan dari para kepala daerah menjadi penting agar rencana aksi tidak hanya bersifat arahan dari pusat, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.

“Rencana aksi ini perlu dialog kembali dengan kepala daerah terpilih untuk menampung aspirasi, sehingga ada keseimbangan antara pendekatan top-down dan bottom-up,” katanya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa KEPP OKP memiliki peran utama dalam menyinkronkan dan mengharmonisasikan program kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah di Papua. Dengan koordinasi yang kuat, program-program pembangunan diharapkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Harapan kami, sinkronisasi dan harmonisasi program ini betul-betul terasa di lapangan, sehingga percepatan pembangunan bisa terwujud dan kesejahteraan masyarakat Papua meningkat,” lanjutnya.

Selain fungsi koordinasi, Tito menambahkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, KEPP OKP juga memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di Papua. Evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana.

“Jika ada hal-hal yang bisa diselesaikan antar-kementerian dan lembaga, akan kami koordinasikan. Namun jika diperlukan intervensi Presiden, komite ini akan melaporkan langsung agar solusi bisa segera diambil,” pungkas Tito.

(RBT/MAM)