Prabowo Terima Laporan KEPP OKP, Papua Diproyeksikan Jadi Pilar Masa Depan Indonesia

Ditulis oleh KabarPemerintah.com - 17 Dec 2025 07:05

FOTO: Presiden Prabowo memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se - Papua Dok. BPMI Setpres/Rusman

JAKARTA, KabarPemerintah.com - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan menyeluruh dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) terkait arah kerja dan peta jalan pembangunan Papua ke depan. Laporan tersebut disampaikan langsung Ketua KEPP OKP, Velix Wanggai, dalam pertemuan bersama kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam laporannya, Velix menekankan pentingnya membangun komunikasi yang erat dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, KEPP OKP, serta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Tanah Papua. Menurutnya, banyak gagasan besar dan terobosan di lapangan yang lahir dari dialog langsung dengan para kepala daerah.

“Kami menjaga komunikasi formal maupun informal dengan para kepala daerah. Banyak ide strategis dan terobosan nyata yang sudah berjalan di lapangan, meskipun tidak semuanya terekspos ke publik,” ujar Velix di hadapan Presiden.

Velix menegaskan, paradigma pembangunan Papua perlu diubah. Papua, kata dia, tidak semestinya hanya dilihat dari sisi ketertinggalan atau keterpencilan, melainkan sebagai kawasan strategis yang akan menentukan arah masa depan Indonesia.

“Membicarakan Papua berarti membicarakan masa depan Indonesia. Di sini ada masa depan ekonomi, energi, pangan, hingga posisi Indonesia di kawasan Pasifik, baik secara geopolitik maupun geoekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, Velix memaparkan sejumlah agenda prioritas KEPP OKP. Agenda pertama adalah penguatan program quick wins yang berakar pada budaya, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat Papua, yang dirangkum dalam konsep asta cita rasa Papua.

Ia mencontohkan rencana pengembangan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanah Papua yang diharapkan tidak hanya berorientasi pada layanan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan gereja, kampung, serta pelaku usaha setempat.

“Pendekatannya harus punya rasa Papua. Gereja dilibatkan, ekonomi jemaat bergerak, ekonomi kampung hidup, dan rantai logistik lokal petani, nelayan, hingga buruh ikut terdorong,” jelasnya.

Agenda kedua difokuskan pada penguatan perlindungan sosial dan keberpihakan langsung kepada orang asli Papua. Program bantuan langsung tunai, serta perluasan kepesertaan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, menjadi bagian penting dari prioritas tersebut.

Velix menekankan pentingnya jaminan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terutama bagi kelompok yang selama ini sulit mengakses layanan, seperti pendeta, penatua, nelayan, dan buruh.

“Universal health coverage harus benar-benar menyentuh orang asli Papua, terutama mereka yang selama ini belum terjangkau BPJS,” lanjutnya.

Selain perlindungan sosial, KEPP OKP juga mendorong penguatan ekonomi lokal dari hulu ke hilir melalui penetapan satu produk unggulan di setiap kabupaten dan kota. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing daerah.

Tidak hanya itu, pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru juga menjadi perhatian. KEPP OKP mengusulkan pengembangan kawasan ekonomi strategis dan industri di sejumlah wilayah, seperti Biak, Pegunungan Bintang, Merauke, hingga Kaimana, guna memperkuat konektivitas dan membuka jalur ekonomi baru.

“Selain Sorong, kami melihat potensi Biak sebagai pintu gerbang kawasan Pasifik, juga wilayah-wilayah lain di utara, tengah, dan selatan Papua. Bahkan ada gagasan pengembangan kawasan perdagangan bebas untuk mendorong investasi jangka panjang,” ujar Velix.

Menutup laporannya, Velix memaparkan peta jalan lima tahun percepatan pembangunan Papua. Tahap awal difokuskan pada penguatan program quick wins, dilanjutkan dengan dorongan investasi dan penguatan ekonomi lokal agar terbentuk pusat-pusat pertumbuhan baru dan peningkatan pendapatan asli daerah.

“Tahapan ini kami rancang hingga 2029, dengan penekanan pada kesinambungan pembangunan, perlindungan sosial, dan stabilitas menjelang tahun politik,” pungkasnya.