Prabowo Tegaskan Negara Tak Akan Diam, Kekayaan RI dan Integritas Hakim Jadi Sorotan

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 14 May 2026 08:49

FOTO: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan yang diselenggarakan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Dok. Setpres/Cahyo

JAKARTA, KabarPemerintah.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat lembaga yudikatif sekaligus mengambil langkah tegas dalam menjaga kekayaan negara. Penegakan hukum disebut menjadi kunci agar aset dan sumber daya nasional benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam sambutannya, Presiden menilai pengelolaan kekayaan negara harus sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai sektor penting apabila pengelolaannya dilakukan secara benar dan tidak terus-menerus bocor akibat pelanggaran hukum.

“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk memperbaiki seluruh sendi kehidupan bangsa,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan, persoalan penyelamatan aset negara bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut masa depan ratusan juta rakyat Indonesia. Prabowo menilai kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai apabila kekayaan negara terus diambil dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu tanpa memberikan dampak nyata bagi rakyat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas capaian penyelamatan aset negara. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pekerjaan besar masih menanti karena masih terdapat potensi kerugian negara bernilai ratusan hingga ribuan triliun rupiah yang harus diamankan.

Presiden memastikan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah hukum yang tegas demi menjaga kewibawaan negara. Ia menekankan kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.

“Tidak ada pilihan lain. Negara harus hadir dan penegakan hukum harus berjalan tegas,” katanya.

Selain menyoroti penyelamatan aset negara, Prabowo turut memberi perhatian besar terhadap penguatan lembaga peradilan. Ia menilai hakim memiliki posisi penting dalam memberantas korupsi dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat.

Karena itu, pemerintah disebut berkomitmen meningkatkan kesejahteraan hakim agar independensi lembaga peradilan tetap terjaga dan tidak mudah dipengaruhi praktik suap.

Prabowo juga mengingatkan seluruh hakim agar menjaga integritas dalam setiap putusan yang diambil. Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dan mampu menilai apakah sebuah keputusan benar-benar mencerminkan keadilan.

“Putusan hakim akan dinilai rakyat. Masyarakat sekarang bisa melihat dan merasakan mana yang adil dan mana yang tidak,” tegasnya.

Melalui penguatan sektor hukum dan perlindungan aset negara, pemerintah berharap fondasi kebangkitan nasional dapat semakin kokoh sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

(RBT/MAM)