Prabowo Tegaskan Hukum Tak Boleh Tajam ke Bawah, Demokrasi Harus Bebas dari Kepentingan Segelintir Pihak

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 02 Jul 2026 03:19

FOTO: Presiden saat memimpin amanat dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dok. Setpres/Laily Rachev

BOGOR, KabarPemerintah.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus menjadi pelindung masyarakat tanpa memandang status sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin amanat dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, setiap proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional, jujur, dan berkeadilan agar mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Hukum harus menjadi pelindung rakyat, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan keadilan. Negara tidak boleh membiarkan hukum hanya menguntungkan pihak yang memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi," tegasnya.

Presiden juga mengingatkan agar praktik penegakan hukum tidak lagi memunculkan anggapan bahwa hukum tajam terhadap rakyat kecil, tetapi lunak kepada kalangan berpengaruh. Menurutnya, tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan maupun kriminalisasi yang bermotif politik.

Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Siapa pun yang melanggar aturan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara masyarakat yang mencari keadilan wajib memperoleh perlindungan dari negara.

Selain menyoroti persoalan hukum, Kepala Negara turut menyinggung pentingnya menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Prabowo menilai kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati, termasuk kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah.

Meski demikian, ia mengingatkan agar demokrasi tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik maupun kekuatan modal besar. Menurutnya, perbedaan pandangan tidak boleh berkembang menjadi perpecahan yang mengancam persatuan bangsa.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan demokrasi dari berbagai bentuk intervensi kepentingan yang dapat memengaruhi arah pembangunan nasional. Demokrasi Indonesia, katanya, harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan semangat kebangsaan.

Dalam kesempatan itu, Presiden turut menegaskan peran strategis Polri sebagai pengawal demokrasi. Ia berharap institusi kepolisian mampu menjamin setiap warga negara menggunakan hak menyampaikan pendapat secara damai, sekaligus memastikan keamanan, ketertiban, dan supremasi hukum tetap terjaga.

"Pembangunan demokrasi yang sehat membutuhkan aparat penegak hukum yang profesional, adil, dan dipercaya masyarakat. Karena itu, Polri harus terus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus melindungi hak-hak seluruh warga negara," ujar Presiden.

(RMN/MAM)