Prabowo Panggil Menteri ESDM, Soroti Harga Minyak hingga Dominasi Negara di Sektor Tambang

Ditulis oleh herman - 06 May 2026 00:25

FOTO: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan. Dok. Setpres/Cahyo

JAKARTA, KabarPemerintah.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari fluktuasi harga minyak dunia hingga arah baru pengelolaan sektor pertambangan nasional.

Usai pertemuan, Bahlil mengungkapkan bahwa dinamika harga minyak mentah global menjadi perhatian utama pemerintah. Perubahan harga tersebut dinilai sangat berpengaruh terhadap Indonesian Crude Price (ICP), yang pada akhirnya berdampak langsung pada kebijakan energi nasional serta penerimaan negara.

“Yang pertama kami bahas adalah perkembangan harga minyak mentah dunia terhadap ICP. Ini sangat menentukan langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas energi dan fiskal,” ujarnya kepada awak media.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti penataan ulang sektor pertambangan. Fokus utamanya adalah meningkatkan porsi kepemilikan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Bahlil, langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi bagian dari strategi besar untuk memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam. Pemerintah ingin memastikan bahwa hasil tambang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Ke depan, pengelolaan tambang harus lebih banyak dikuasai negara. Ini bagian dari implementasi konstitusi, sekaligus memastikan kekayaan alam benar-benar kembali untuk rakyat,” tegasnya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai skema kerja sama dengan pihak swasta. Model yang dipertimbangkan antara lain pola bagi hasil seperti cost recovery dan gross split yang selama ini diterapkan di sektor migas.

Bahlil menambahkan, pendekatan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing proyek agar tetap menarik bagi investor, namun tetap memberikan keuntungan optimal bagi negara.

Arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan energi dan pertambangan tidak lagi semata berorientasi pada produksi. Lebih dari itu, pemerintah ingin mendorong nilai tambah, memperkuat kedaulatan energi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap sektor energi dan tambang dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang berkelanjutan sekaligus berkeadilan.

(RBT/MAM)