Prabowo Minta Bunga PNM Mekaar Dipangkas di Bawah 9 Persen, Singgung Ketimpangan Kredit Rakyat Kecil

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 14 May 2026 08:55

FOTO: Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Dok. Setpres/Cahyo

JAKARTA, KabarPemerintah.com - Presiden Prabowo Subianto meminta suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dipangkas hingga berada di bawah 9 persen. Kebijakan itu disebut sebagai langkah keberpihakan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha mikro.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Presiden menilai selama ini masih terjadi ketimpangan dalam akses pembiayaan, di mana masyarakat kecil justru harus menanggung bunga kredit lebih tinggi dibanding kalangan pengusaha besar.

“Ini keputusan politik. Bunga untuk PNM bagi keluarga prasejahtera harus turun, bahkan di bawah 9 persen,” kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti kondisi yang dinilai tidak adil ketika pelaku usaha besar bisa memperoleh pinjaman bank dengan bunga rendah, sementara masyarakat kecil dikenakan bunga jauh lebih tinggi.

Menurut Prabowo, praktik seperti itu bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi dasar negara. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan kelompok ekonomi bawah terus terbebani sistem pembiayaan yang memberatkan.

“Pengusaha besar bisa dapat bunga 9 persen, sementara rakyat kecil sampai 24 persen. Ini harus diperbaiki,” ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah akan terus mengevaluasi sistem pembiayaan nasional agar lebih berpihak kepada rakyat. Ia menekankan seluruh kebijakan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, bukan sekadar slogan politik.

Selain menyoroti bunga kredit, Presiden juga memberi perhatian terhadap persoalan birokrasi dan lambatnya proses perizinan usaha. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga segera melakukan perbaikan sistem demi menciptakan iklim investasi yang lebih sehat.

Menurutnya, banyak pengusaha mengeluhkan proses pengurusan izin yang memakan waktu sangat lama, bahkan bisa mencapai satu hingga dua tahun. Kondisi tersebut dinilai menghambat pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Prabowo pun menginstruksikan agar hambatan regulasi dipangkas dan pelayanan terhadap investor dipercepat. Ia meminta para pejabat menghentikan praktik birokrasi berbelit yang membuat dunia usaha kesulitan berkembang.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas deregulasi untuk menyederhanakan aturan yang tumpang tindih di berbagai sektor.

Ia menegaskan pemerintah akan mendukung pengusaha yang menjalankan usaha secara benar dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Sementara pelaku usaha yang melanggar aturan akan tetap ditertibkan.

“Yang benar harus dibantu. Mereka membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Tapi yang melanggar tentu harus ditindak,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Prabowo optimistis kondisi ekonomi nasional akan semakin kuat apabila efisiensi anggaran, reformasi birokrasi, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil terus dijalankan secara konsisten.

(RBT/MAM)