Logo Kabarpemerintah
Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Hilirisasi Jadi Jalan Indonesia Menuju Kemakmuran. Komitmen Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto Targetkan Sekolah Modern dan Berbasis Teknologi Rampung 2028. Dari MBG hingga Koperasi Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto Dorong Arus Ekonomi Kembali ke Rakyat.

Prabowo Matangkan Pengawasan Aliran Dana, PPATK Dilibatkan Evaluasi Transaksi Keuangan

Ditulis oleh herman - 04 May 2026 01:18

Prabowo Matangkan Pengawasan Aliran Dana, PPATK Dilibatkan Evaluasi Transaksi Keuangan

FOTO: Presiden Prabowo menerima sejumlah tokoh pada Minggu, 3 Mei 2026, di kediamannya di Hambalang. Dok. Setpres/Istimewa

JAKARTA, KabarPemerintah.com - Presiden Prabowo Subianto memperkuat langkah pengawasan keuangan negara dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam agenda evaluasi rutin. Fokus utama yang dibahas adalah memastikan setiap transaksi keuangan berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.

Pertemuan tersebut digelar pada Minggu, 3 Mei 2026, di kediaman Presiden di Hambalang. Diskusi berlangsung sejak siang hingga malam hari, melibatkan sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan agenda bulanan yang secara khusus membahas penguatan pengawasan terhadap arus dana. Evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan dalam sistem keuangan negara.

Menurut Teddy, pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggaran yang bersumber dari rakyat harus digunakan secara tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan program yang disiplin waktu agar dampaknya bisa segera dirasakan publik.

Selain itu, koordinasi dengan PPATK diharapkan mampu memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

(RBT/MAM)

← Kembali ke Daftar