Prabowo Bidik Setop Impor Solar Tahun Depan, Papua Disiapkan Jadi Wilayah Mandiri Energi
Ditulis oleh KabarPemerintah.com - 17 Dec 2025 06:45
FOTO: Presiden Prabowo memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dok. Setpres/Muchlis Jr
JAKARTA, KabarPemerintah.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah serius pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Salah satu fokus utamanya adalah menyiapkan Papua sebagai kawasan strategis swasembada energi, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Menurut Presiden, Papua memiliki kekayaan sumber daya energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan perencanaan agar energi yang dihasilkan di Papua benar-benar dinikmati oleh daerah itu sendiri.
“Papua punya potensi energi yang sangat baik. Pemerintah ingin memastikan daerah-daerah di Papua menikmati langsung hasil energi yang diproduksi di tanah Papua,” ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan, pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi bagi wilayah terpencil. Energi surya dan tenaga air dinilai paling realistis untuk dikembangkan, seiring kemajuan teknologi yang membuat biaya pembangkit semakin terjangkau.
Ia menilai, penggunaan pembangkit tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil akan memangkas biaya distribusi BBM yang selama ini mahal karena harus dikirim dari daerah lain.
“Kalau kita bisa pakai tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu lagi kirim BBM mahal-mahal ke daerah terpencil,” tegasnya.
Selain energi terbarukan, Prabowo juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal, termasuk bahan bakar nabati. Program ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan pangan dalam lima tahun mendatang.
Presiden menekankan, keberhasilan kemandirian energi akan membawa dampak besar bagi keuangan negara. Saat ini, impor BBM Indonesia menelan anggaran sekitar Rp520 triliun per tahun. Jika impor dapat ditekan secara signifikan, dana tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan daerah.
“Kalau kita bisa kurangi setengah saja, sudah ada sekitar Rp250 triliun. Kalau bisa lebih besar lagi, dampaknya luar biasa untuk pembangunan kabupaten dan daerah,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan target konkret pemerintah. Mulai tahun depan, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor solar. Sementara itu, impor bensin akan dihentikan secara bertahap dalam kurun waktu empat tahun ke depan.
Untuk merealisasikan target tersebut, Prabowo meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bappenas, kementerian terkait, serta komite percepatan pembangunan. Kepala daerah diminta menetapkan prioritas pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
“Tidak semua bisa kita selesaikan sekaligus. Tapi dengan prioritas yang jelas, kita bisa sesuaikan dengan kemampuan negara,” pungkas Presiden.
(RBT/MAM)