Polemik Perubahan Desil, Pemuda Muhammadiyah Sumenep Siap Kawal Data Warga Miskin

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 03 Sep 2026 22:15

FOTO: Ludiyanto Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Dok.istimewa

SUMENEP, KabarPemerintah.com – Perubahan desil kesejahteraan masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menuai perhatian. Pemuda Muhammadiyah Sumenep menyatakan siap mengawal persoalan tersebut agar pembaruan data sosial ekonomi tidak justru merugikan warga miskin.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Ludianto, mengatakan perubahan desil tidak boleh hanya dilihat sebagai pergeseran angka dalam sistem pendataan.

Menurutnya, data tersebut berkaitan langsung dengan kondisi kehidupan masyarakat dan dapat menentukan akses warga terhadap berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

“Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep akan terus mengawal persoalan perubahan desil di beberapa kecamatan. Kami ingin memastikan data masyarakat miskin benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat pendataan yang tidak akurat,” kata Ludianto, Jumat (5/9/2026).

Ia menilai Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, dan validasi berjalan objektif.

Ludianto juga mengingatkan agar dinamika politik di tingkat desa tidak sampai memengaruhi penentuan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai karena politik desa, rakyat miskin menjadi korban carut-marut pendataan. Status sosial ekonomi seseorang harus ditentukan berdasarkan kondisi nyata, bukan karena kedekatan, pilihan politik, ataupun kepentingan kelompok,” tegasnya.

Pemuda Muhammadiyah Sumenep, lanjut dia, tidak mempersoalkan adanya pembaruan data. Namun, pembaruan tersebut harus disertai mekanisme verifikasi yang transparan sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila data yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kami tidak menolak pembaruan data. Yang kami tuntut adalah akurasi dan transparansi. Kalau datanya benar, tentu tidak ada alasan untuk takut diverifikasi. Tetapi kalau ada kesalahan, pemerintah harus berani memperbaikinya,” ujarnya.

Menurut Ludianto, persoalan akurasi data kemiskinan tidak bisa dianggap sepele. Kesalahan dalam menentukan desil berpotensi membuat bantuan maupun program perlindungan sosial tidak tepat sasaran.

Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Sumenep akan terus menyerap laporan dan aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah yang mengalami persoalan terkait perubahan desil.

“Kami akan terus mengawal. Kalau ditemukan persoalan di lapangan, kami akan menyampaikan dan mendorong agar dilakukan verifikasi serta perbaikan. Jangan sampai masyarakat miskin menjadi korban dari data yang tidak akurat,” katanya.

Ia menegaskan, pengawalan terhadap persoalan data kemiskinan merupakan bagian dari kepedulian sosial Pemuda Muhammadiyah agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Data kemiskinan bukan alat politik dan bukan sekadar angka statistik. Data harus menjadi dasar menghadirkan keadilan. Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep akan terus mengawal perubahan desil di sejumlah kecamatan sampai persoalan ini mendapatkan kejelasan dan solusi yang berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.

(RSH/YD)