Polemik Lahan Parsanga Memanas, Warga Tunggu Sikap Sutan Hady soal Klaim SHM di Lokasi Batalyon

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 24 May 2026 10:12

FOTO: Lahan pembangunan batalion Yonif TP 931 dan Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Dapil 1 Sutan Hady Tjahyadi Dok. Istimewa

SUMENEP, KabarPemerintah.com – Polemik rencana pembangunan Markas Batalyon YonTP 931/Ksatria Jokotole di Desa Parsanga, Kabupaten Sumenep, terus menjadi perhatian publik. Di tengah munculnya klaim kepemilikan lahan oleh warga yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), masyarakat kini menunggu sikap anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutan Hady.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 sekaligus anggota Komisi I DPRD Sumenep, Sutan Hady dinilai memiliki posisi strategis untuk ikut mengawal persoalan tersebut. Namun hingga kini, ia belum memberikan pernyataan resmi terkait sengketa lahan yang disebut melibatkan puluhan bidang tanah milik warga di kawasan proyek pembangunan batalyon.

Sejumlah upaya konfirmasi disebut telah dilakukan awak media melalui pesan WhatsApp. Akan tetapi, sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun penjelasan yang disampaikan kepada publik terkait posisi politik maupun langkah yang akan diambilnya dalam persoalan tersebut.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, warga berharap para wakil rakyat, khususnya dari partai yang dikenal membawa semangat perjuangan rakyat kecil, dapat hadir di tengah persoalan yang sedang mereka hadapi.

Selain duduk di Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan, Sutan Hady juga dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Terlebih, warga mengaku memiliki bukti kepemilikan resmi berupa SHM atas sebagian lahan yang masuk dalam area rencana pembangunan markas batalyon.

Harapan masyarakat juga mengacu pada pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang kerap menekankan agar seluruh kader partai hadir membela kepentingan rakyat kecil atau wong cilik.
“Kami berharap Pak Sutan Hady bisa hadir dan mendengarkan langsung keluhan warga. Beliau wakil kami di dapil ini, jadi kami ingin ada pembelaan terhadap hak masyarakat,” ujar salah satu warga terdampak.

Sampai saat ini, sengketa lahan di Desa Parsanga masih terus menjadi sorotan. Warga berharap ada langkah konkret dari para pemangku kebijakan untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi yang adil agar persoalan tidak semakin meluas.

Publik kini menanti apakah Sutan Hady akan turun langsung menemui masyarakat dan mengambil peran dalam penyelesaian polemik tersebut, atau tetap memilih belum bersuara di tengah situasi yang terus memanas.

(MAM/RED)