Polda Sumut Siapkan 6,16 Hektare Lahan untuk Dorong Swasembada Bawang Putih

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 20 Aug 2026 00:48

FOTO: Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) ikut mengambil bagian dalam upaya pemerintah mempercepat swasembada bawang putih nasional Dok. Istimewa

SUMATRA UTARA, KabarPemerintah.com - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) ikut mengambil bagian dalam upaya pemerintah mempercepat swasembada bawang putih nasional. Sebanyak 6,16 hektare lahan disiapkan untuk pengembangan komoditas tersebut di sembilan wilayah di Sumatera Utara.

Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Sumut Kombes Pol Afriadi Lemana mengatakan, lahan yang disiapkan tersebar di sejumlah wilayah kepolisian resor (polres) yang memiliki kondisi geografis potensial untuk budidaya bawang putih.

"Lahan itu tersebar di sembilan kepolisian resor yang ada di Sumatera Utara," kata Afriadi di Samosir, Rabu (19/8/2026).

Sembilan wilayah tersebut yakni Polres Mandailing Natal, Karo, Deli Serdang, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba, Dairi, dan Tapanuli Utara.

Menurut Afriadi, penentuan lokasi tidak dilakukan secara sembarangan. Kondisi alam menjadi salah satu pertimbangan utama, terutama wilayah dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang dinilai sesuai untuk pertumbuhan bawang putih.

Dalam program tersebut, petani akan menanam tiga varietas bawang putih, yakni Lumbu Hijau, Lumbu Kuning, dan Sangga Sembalun.

"Bibit bawang yang ditanam tersebut merupakan jenis varietas Lumbu Hijau, Lumbu Kuning, dan Sangga Sembalun," ujarnya.

Pelaksanaan program melibatkan 10 kelompok tani bersama masyarakat pemilik lahan. Polda Sumut juga menggandeng Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan selama proses budidaya.

Afriadi menegaskan keterlibatan kepolisian merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengejar target swasembada bawang putih.

"Kami siap mendukung program pemerintah dalam percepatan swasembada, khususnya bawang putih," katanya.

Tak hanya mengejar peningkatan produksi, program tersebut juga diarahkan agar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Lahan yang selama ini tersedia diharapkan bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan tambahan manfaat bagi petani yang terlibat.

Afriadi mengatakan panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Menariknya, hasil panen nantinya tidak seluruhnya diarahkan untuk konsumsi.

Sebagian hasil produksi akan diprioritaskan sebagai sumber bibit untuk siklus penanaman berikutnya. Pola tersebut diharapkan membuat kegiatan budidaya dapat terus berlanjut sekaligus memperluas area produktif.

"Panen yang ditargetkan pada November 2026 akan diprioritaskan sebagai sumber bibit untuk penanaman kembali sehingga cakupan produktivitas dapat diperluas," ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir Tumiur Gultom menambahkan, para petani yang mengikuti program mendapat berbagai dukungan. Mulai dari bibit bawang putih, sarana pertanian, pupuk hingga pendampingan teknis.

Dukungan tersebut diharapkan membantu petani meningkatkan keberhasilan budidaya sekaligus menjaga produktivitas tanaman.

"Setelah berhasil, petani sudah memiliki pasar karena hasilnya dibeli langsung oleh Kementerian Pertanian menggunakan dana APBN. Bibit bawang putih juga akan dikembalikan untuk ditanam kembali selama dua tahun," kata Tumiur.

Skema tersebut membuat program tidak berhenti pada satu kali musim tanam. Hasil panen dapat kembali dimanfaatkan sebagai bibit, sementara petani memiliki kepastian pasar untuk hasil produksinya.

Kolaborasi antara Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani dan masyarakat pun diharapkan menjadi fondasi pengembangan bawang putih yang lebih berkelanjutan di Sumatera Utara.

Dengan optimalisasi lahan 6,16 hektare tersebut, program ketahanan pangan diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan bawang putih, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

(RBT/MAM)