Pilkades Serentak 2027 di Sumenep Siap Digelar di 246 Desa, DPMD Masih Tunggu Aturan Kemendagri

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 08 Jul 2026 04:23

FOTO: Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep. Dok. Istimewa

SUMENEP, KabarPemerintah.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 yang direncanakan berlangsung di 246 desa yang tersebar di 27 kecamatan. Rinciannya, sebanyak 186 desa berada di wilayah daratan dan 60 desa di wilayah kepulauan.

Meski demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep memastikan tahapan pelaksanaan belum dapat dipastikan karena masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkades.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Sumenep, Muchlis Santoso, ST., MM, mengatakan setelah Permendagri diterbitkan, pemerintah daerah akan menyusun rancangan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pilkades Serentak 2027.

"Untuk persiapan kami masih menunggu Permendagri dari pemerintah pusat. Setelah aturan itu turun, DPMD akan menyusun draft Perbup terkait Pilkades Serentak 2027. Jadi, teknis pelaksanaannya masih belum bisa dipastikan," kata Muchlis, Selasa (7/7/2026).

Selain regulasi, DPMD juga masih mengkaji kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkades. Saat ini, sejumlah alternatif pembiayaan tengah disusun sebelum diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Untuk penganggaran masih disusun beberapa alternatif dan belum bisa dipastikan karena masih menunggu persetujuan TAPD. Nilainya masih bisa berubah," ujarnya.

Berdasarkan data DPMD, Kecamatan Bluto, Batang-Batang, dan Arjasa menjadi wilayah dengan jumlah desa terbanyak yang akan menggelar Pilkades, masing-masing sebanyak 15 desa. Sementara Masalembu menjadi kecamatan dengan jumlah paling sedikit, yakni 3 desa.

Secara keseluruhan, Pilkades Serentak 2027 akan digelar di 246 desa yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep. Pemerintah daerah berharap seluruh regulasi dari pemerintah pusat segera terbit agar tahapan persiapan dapat segera dimulai.

(RSH/MAM)