Pemerintah Siapkan Kebijakan Ekonomi Khusus untuk Percepat Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera

Ditulis oleh KabarPemerintah.com - 13 Dec 2025 00:59

FOTO: Mentri Prekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA, KabarPemerintah.com - Pemerintah Indonesia tengah merancang serangkaian kebijakan ekonomi strategis untuk mempercepat pemulihan di wilayah-wilayah yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh bagi daerah-daerah yang sedang berjuang pulih dari dampak bencana.

Paket kebijakan ini, yang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, dirancang untuk memberikan bantuan yang efektif kepada masyarakat dan sektor-sektor yang paling terimbas bencana. Dalam pembahasannya, Erlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan menghapuskan utang iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang terdampak serta menghapuskan denda untuk perusahaan yang mengalami kesulitan akibat bencana.

Selain itu, kebijakan tersebut juga mencakup restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk mencegah lonjakan klaim penjaminan, yang diharapkan dapat memberikan ruang bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk bangkit kembali. Pemerintah juga akan mempercepat pencairan klaim jaminan sosial bagi pekerja yang terdampak, seperti jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), serta jaminan pensiun.

"Kami fokus pada langkah-langkah yang dapat langsung membantu masyarakat dan sektor yang terdampak, sambil memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat dan efisien," ujar Erlangga dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini.

Kebijakan untuk Memulihkan Ekonomi Daerah yang Terdampak

Dengan melihat dampak bencana yang luas, pemerintah optimis kebijakan ekonomi ini akan mempercepat pemulihan ekonomi di daerah-daerah yang paling parah terkena dampaknya. Terlebih, beberapa kebijakan ini juga berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi lapangan pekerjaan, terutama di sektor informal yang sering kali lebih rentan dalam situasi krisis.

Rencananya, paket kebijakan ini akan diumumkan secara resmi pada minggu depan, dan diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Erlangga menambahkan bahwa kebijakan ini bukan hanya sekadar respons terhadap bencana, tetapi juga upaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi di masa depan, agar daerah-daerah yang terdampak dapat kembali tumbuh dan berkembang lebih cepat.

Pemerintah berharap, dengan adanya kebijakan ekonomi khusus ini, proses pemulihan tidak hanya akan mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga memberikan dasar yang lebih kuat bagi daerah-daerah tersebut untuk bangkit dan berkembang di masa mendatang. Paket kebijakan ini, menurut Erlangga, juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dengan memastikan semua daerah, baik yang terdampak bencana maupun yang tidak, dapat terus berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

"Ini adalah komitmen kami untuk tidak hanya merespons bencana dengan cepat, tetapi juga memastikan ekonomi daerah yang terdampak bisa pulih dan berfungsi kembali dengan lebih baik," pungkas Erlangga. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan momentum pemulihan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.

(RBT/MAM)