Pemadaman Listrik Makin Sering, Benarkah Stok Batu Bara Pembangkit Jawa-Madura-Bali Sedang Kritis?

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 12 Jun 2026 10:37

FOTO: Ilustrasi PLTU dan Pulau Jawa, Madura, Bali. Dok. Istimewa

JAKARTA, KabarPemerintah.com- Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa, khususnya kawasan barat, dalam beberapa hari terakhir memicu keresahan masyarakat. Keluhan datang dari berbagai daerah, mulai Jakarta, Bekasi hingga Depok, dengan durasi pemadaman yang bervariasi, dari puluhan menit hingga beberapa jam.

Di Kota Bekasi, gangguan pasokan listrik bahkan berdampak pada layanan publik. Fasilitas pompa air milik Perumda Tirta Patriot sempat terganggu akibat listrik padam, sehingga distribusi air bersih terhenti di empat kecamatan dan memengaruhi aktivitas ribuan pelanggan.

Kondisi tersebut memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat. Salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan adalah dugaan menipisnya stok batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menopang sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali.

Dugaan itu bukan tanpa alasan. Publik masih mengingat krisis pasokan batu bara yang sempat terjadi beberapa tahun lalu ketika harga komoditas tersebut melonjak tajam di pasar internasional. Saat itu, pasokan untuk kebutuhan dalam negeri sempat menjadi sorotan karena produsen lebih tertarik menjual ke pasar ekspor yang menawarkan harga lebih tinggi.

Saat ini harga batu bara global masih berada di level yang relatif tinggi. Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha pertambangan juga masih menunggu proses dan kepastian terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menjadi dasar kegiatan produksi.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan pelaku sektor energi, kondisi cadangan operasional beberapa pembangkit di wilayah Jawa disebut berada pada level yang perlu mendapat perhatian. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai informasi tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, belum memberikan tanggapan terkait kabar mengenai kondisi cadangan operasi pembangkit di sistem Jawa.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan pemerintah tidak menerima laporan mengenai menipisnya stok batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.

Menurutnya, gangguan yang terjadi lebih disebabkan oleh persoalan teknis pada sistem kelistrikan. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan PLN agar permasalahan serupa tidak kembali terulang.

“Tidak ada batu bara menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang. Kalau ada isu-isu yang akan ada pemadaman itu tidak benar,” ujar Anggia di Jakarta, Kamis (11/6).

Ia juga membantah adanya keterkaitan antara persoalan kuota produksi batu bara dengan pasokan energi untuk pembangkit listrik PLN. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan kebijakan relaksasi produksi secara bertahap untuk memastikan kebutuhan energi nasional tetap terjaga.

Pemerintah, kata Anggia, terus memantau keseimbangan antara kebutuhan industri, ketersediaan batu bara, dan pasokan energi bagi sektor kelistrikan agar tidak terjadi gangguan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, hingga kini masyarakat masih menantikan penjelasan yang lebih rinci dari PLN mengenai penyebab utama pemadaman yang terjadi di sejumlah daerah. Transparansi dinilai penting untuk meredam spekulasi yang berkembang sekaligus memberikan kepastian kepada pelanggan.

Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan berbagai kenaikan biaya hidup yang dirasakan masyarakat, gangguan listrik yang berlangsung berulang dikhawatirkan semakin membebani aktivitas rumah tangga maupun dunia usaha. Karena itu, publik berharap pemerintah dan PLN segera memberikan solusi konkret agar pasokan listrik kembali stabil dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

(RBT/MAM)