Operator Pajak Desa Gadu Timur Diduga Selewengkan PBB-P2, Selisih Setoran Warga Capai 60 Persen
Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 18 Nov 2026 13:15
FOTO: Balai Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep Dok. Istimewa
SUMENEP, KabarPemerintah.com– Program pengurangan pokok tunggakan dan pembebasan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menuai sorotan. Kali ini, muncul dugaan ketidaksesuaian pembayaran pajak warga di Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding.
Dugaan tersebut mengarah kepada seorang operator pajak tingkat desa berinisial F. Sosok yang diketahui juga menjabat sebagai Kepala Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Gadu Timur itu diduga terlibat dalam persoalan selisih antara uang yang dibayarkan warga dan nominal yang tercatat dalam sistem resmi Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah warga diduga telah menyerahkan uang pembayaran PBB-P2 melalui petugas di tingkat dusun. Namun, nominal yang tercatat dalam bukti transaksi elektronik pemerintah daerah disebut-sebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah disetorkan.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima, selisih tersebut diduga mencapai sekitar 60 persen dari total uang yang dibayarkan warga.
Persoalan ini menjadi perhatian serius lantaran pemerintah daerah sebenarnya tengah memberikan program keringanan pajak dengan potongan pokok tunggakan hingga 95 persen serta pembebasan denda administrasi 100 persen.
Artinya, masyarakat seharusnya mendapatkan keringanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Selain selain itu F sebagai operator pajak desa sekaligus Kepala Kopdes Merah Putih turut menjadi perhatian.
Informasi lain yang dihimpun menyebutkan, F juga memiliki sertifikasi guru. Meski demikian, rangkap jabatan tersebut perlu dilihat berdasarkan ketentuan masing-masing posisi dan tidak serta-merta menjadi bukti adanya pelanggaran.
Dugaan persoalan pembayaran PBB-P2 ini mendapat perhatian Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Taretan Legal Justitia, Zainurrozi.
Ia menyayangkan apabila program pemerintah yang sejatinya bertujuan meringankan beban masyarakat justru diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan.
"Apapun alasannya, praktik curang yang merugikan rakyat tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Zainurrozi.
Menurutnya, LBH Taretan Legal Justitia tengah mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait dugaan ketidaksesuaian pembayaran PBB-P2 di Desa Gadu Timur.
Pihaknya juga berencana membawa persoalan tersebut ke jalur hukum agar dapat diperiksa secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
"Kami tidak akan tinggal diam. Masyarakat sudah mengetahui persoalan ini. Kami juga telah mengumpulkan informasi dan bukti-bukti. Karena itu, jangan mencoba melakukan tipu muslihat. Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas," tegasnya.
F Belum Bisa Memastikan Dugaan Selisih Pembayaran
Sementara itu, F saat dikonfirmasi mengenai dugaan ketidaksesuaian pembayaran tersebut mengaku belum dapat memastikan kebenarannya.
Ia menyebut proses penagihan pajak di lapangan dilakukan oleh kepala dusun. Karena itu, dirinya masih perlu melakukan klarifikasi kepada petugas yang bersangkutan.
"Saya masih mau bertemu dengan kepala dusunnya. Jika memang terjadi demikian, biar dikembalikan saja sesuai dengan potongan-potongan itu," ujar F saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
F kembali menegaskan belum bisa memastikan apakah memang terjadi perbedaan antara uang yang dibayarkan warga dan nominal yang masuk ke sistem pemerintah daerah.
"Saya tidak dapat memastikan itu, soalnya yang menagih kan kepala dusunnya. Yang nagih pajak itu. Ini saya masih konfirmasi dengan kepala dusun terkait hal itu," pungkasnya.
Tunggakan Pajak Bisa Dipotong hingga 95 Persen
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menerbitkan kebijakan keringanan pembayaran PBB-P2 tahun 2026 melalui Keputusan Bupati Sumenep Nomor 100.3.3.2/337/KEP/013/2026.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memberikan pengurangan pokok tunggakan sekaligus pembebasan sanksi administratif berdasarkan periode tahun pajak.
Rinciannya sebagai berikut:
- Tunggakan tahun 2002–2014 mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 95 persen dan pembebasan denda 100 persen.
- Tunggakan tahun 2015–2020 mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 90 persen dan pembebasan denda 100 persen.
- Tunggakan tahun 2021–2025 mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 40 persen dan pembebasan denda 100 persen.
Program tersebut berlaku hingga 31 Desember 2026.
Masyarakat yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 secara manual melalui operator maupun petugas pajak di tingkat desa diimbau untuk memeriksa kembali bukti transaksi.
Pengecekan dapat dilakukan melalui laman resmi e-PBB Kabupaten Sumenep:
https://e-pbb.sumenepkab.go.id/admin/tanda_terima.php
Jika ditemukan perbedaan antara uang yang disetorkan dan nominal yang tercatat dalam sistem, masyarakat dapat melaporkannya kepada LBH Taretan Legal Justitia.
Hingga berita ini ditulis, dugaan selisih pembayaran tersebut masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut melalui pencocokan bukti pembayaran warga, data transaksi elektronik, serta klarifikasi seluruh pihak yang terlibat.
(NH/MAM)
← Kembali ke Daftar