Mengapa Penentuan Desil Penting? Bukan Sekadar Angka, Tapi Menyangkut Hak Masyarakat

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 15 Sep 2026 02:26

FOTO: Ilustrasi; Seorang lansia mendapatkan bantuan pemerintah Dok. Istimewa

JAKARTA, KabarPemerintah.com — Angka desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi salah satu bagian penting dalam kebijakan perlindungan sosial pemerintah. Bagi masyarakat, desil mungkin hanya terlihat sebagai angka ketika melakukan pengecekan data. Namun di balik angka tersebut terdapat proses pemeringkatan yang dapat menjadi salah satu dasar pemerintah menentukan sasaran berbagai program.

DTSEN digunakan sebagai rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran hingga evaluasi program. Karena itu, ketepatan data dan penentuan desil menjadi sangat penting agar bantuan maupun program pemerintah tidak salah sasaran.

Secara sederhana, desil membagi keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Namun, desil tidak boleh dipahami sebagai angka yang secara langsung menunjukkan jumlah pendapatan seseorang. BPS menegaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif, bukan ukuran tunggal mengenai kondisi ekonomi sebuah keluarga.

Penentuan desil juga tidak hanya melihat satu faktor. Kondisi rumah, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan hingga kondisi disabilitas dapat menjadi bagian dari karakteristik yang dipertimbangkan dalam pemeringkatan. Data tersebut kemudian diproses menggunakan metode statistik untuk memperkirakan posisi kesejahteraan keluarga.

Di sinilah pentingnya akurasi data. Kesalahan informasi mengenai kondisi sebuah keluarga berpotensi membuat posisi kesejahteraannya tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Dampaknya bisa dirasakan ketika pemerintah menggunakan data tersebut untuk menyusun sasaran program perlindungan sosial.

Pemerintah sendiri masih melakukan pemutakhiran DTSEN karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah. Kementerian Sosial menyebut pemutakhiran diperlukan untuk merespons perubahan kondisi masyarakat sekaligus berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan. Bahkan sekitar 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat baru masuk daftar penerima bantuan setelah pemanfaatan DTSEN.

Karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan data keluarganya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketika terdapat informasi yang tidak sesuai, masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme pemutakhiran dan pengusulan yang disediakan pemerintah. BPS menyebut pembaruan dapat dilakukan melalui kanal resmi, termasuk Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta kanal Cek DTSEN.

Yang juga perlu dipahami, masuk dalam desil tertentu tidak otomatis berarti seseorang pasti menerima atau kehilangan bantuan. Penetapan penerima tetap mengikuti kriteria masing-masing program dan keputusan kementerian atau lembaga terkait. Dengan kata lain, desil merupakan salah satu instrumen pemeringkatan untuk membantu penentuan sasaran, bukan daftar penerima bantuan secara otomatis.

Penentuan desil yang akurat pada akhirnya bukan hanya persoalan statistik. Ini menyangkut bagaimana negara mengenali kondisi masyarakatnya. Data yang akurat akan membantu pemerintah mengarahkan anggaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sementara data yang tidak diperbarui dapat meningkatkan risiko terjadinya ketidaktepatan sasaran.

Masyarakat pun tidak seharusnya melihat desil hanya sebagai angka. Desil perlu dipahami sebagai bagian dari sistem data nasional yang digunakan untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan sosial dan ekonomi.

Karena itu, akurasi data, keterbukaan proses pemutakhiran, serta ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki informasi menjadi bagian penting agar kebijakan berbasis DTSEN benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok yang membutuhkan.