Logo Kabarpemerintah
Redaksi KabarPemerintah.com, Seputar Fakta Pemerintahan, merupakan platform pemberitaan yang menekankan pada misi good goverment menuju Indonesia emas 2045

Massa Demo Desak Bupati Sudewo Mundur, DPR Minta Pemerintah Bersikap

Ditulis oleh KabarPemerintah.com - 13 Aug 2025 09:22

Massa Demo Desak Bupati Sudewo Mundur, DPR Minta Pemerintah Bersikap

PATI - KabarPemerintah.com, Tantangan mendatangkan 50.000 massa oleh Bupati Pati, Sudewo akhirnya akhirnya dibayar lunas oleh massa aksi hari ini, Rabu (13/08/2025). Sebanyak lebih dari 50.000 massa kepung halaman kantor Bupati Pati menuntut Sudewo untuk mundur dari Jabatannya. "Hari ini Bupati Sudewo harus lengser, Bupati harus lengser," teriak kordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Husein dalam orasinya. Sebelumnya, Bupat Sudewo mengumumkan kebijakan kontroversial menaikkan PBB sebesar 250 %. Hal itu tak pelak, membuat masyarakat geram. Bukannya mengoreksi kebijakan, Bupati Sudewo justru menantang massa aksi untuk mendatangkan massa yang lebih banyak. Meski belakangan sudah meminta maaf, tetapi massa yang terlanjur geram akan sikap arogan Bupati Sudewo tetap menggelar aksi besar-besaran. Bahkan meski sudah berusaha menemui demonstran, Bupati Sudewo tidak luput dari amukan massa. Bupati yang baru dilantik sejak 18 Juli 2025 itu dilempari air minum kemasan dan sandal oleh para demonstran. "Assalamualaikum, Wr. Wb. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik," ucap sudewo menyapa massa aksi. Aksi ini mendapatkan tanggapan dari DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Toha. Menurutnya pemerintah propinsi dan pusat harus segera bersikap. Namun demikian ia tetap mengingatkan massa aksi agar tetap kondusif dan mengedepankan dialog. "Ketegangan antara Bupati dan Masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati," tegasnya. Sementara itu, dari Gedung DPRD Pati yang juga disambangi massa aksi, Ketua DPRD Pati, ALi Badrudi, akhirnya mengetok palu untuk membuat hak angket pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati."Rapat Paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pasa saat terbentuk pansus untuk menguisut kebijakan Bupati Pati," jelasnya. (AMR/YD)

← Kembali ke Daftar