KNTI Sumenep Dorong Pengelolaan Kawasan Tenurial Nelayan yang Adil, Libatkan Pemerintah hingga DPRD

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 07 Aug 2026 12:05

FOTO: Dialog kebijakan, Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Sumenep mendorong lahirnya tata kelola kawasan tenurial nelayan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dok. KabarPemerintah

SUMENEP, KabarPemerintah.com – Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Sumenep mendorong lahirnya tata kelola kawasan tenurial nelayan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan melalui Dialog Kebijakan yang digelar di C1 Hotel Sumenep, Jumat (7/8/2026).

Mengusung tema "Keterlibatan Pemerintah dalam Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan: Merancang Model Co-Management yang Adil dan Berkelanjutan", forum tersebut mempertemukan nelayan, pemerintah daerah, DPRD, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencari formulasi terbaik dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Ketua DPD KNTI Kabupaten Sumenep, Taufiqurrahman, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan pesisir tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan menjadi kunci agar kebijakan yang lahir mampu melindungi hak-hak nelayan tradisional sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut.

"Pengelolaan kawasan pesisir harus mengedepankan keadilan bagi nelayan. Karena itu, keterlibatan seluruh pihak menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir," ujarnya.

Dialog tersebut juga dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Juhairi, yang mewakili unsur legislatif. Kehadiran DPRD diharapkan dapat memperkuat jembatan komunikasi antara nelayan dan pemerintah daerah, sekaligus mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat pesisir.

Sementara itu, dari unsur pemerintah hadir Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Joni Hariyanto, S.Pi., serta Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Herlyn Carolina, S.T., M.T. Keduanya memaparkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan tata kelola kawasan pesisir yang berkelanjutan.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah penerapan konsep co-management, yakni model pengelolaan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, nelayan tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga evaluasi pengelolaan kawasan pesisir.

Model tersebut dinilai relevan mengingat nelayan tradisional memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Karena itu, kebijakan pengelolaan kawasan pesisir harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepastian akses bagi nelayan.

DPD KNTI Sumenep berharap dialog kebijakan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata. Hasil pembahasan diharapkan dapat melahirkan rekomendasi strategis yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan tenurial nelayan yang lebih transparan, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan organisasi nelayan, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumenep diharapkan semakin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya laut bagi generasi mendatang.

(RSH/MAM)