Jokowi Jelaskan Alasan Bangun Kereta Cepat Whoosh di Tengah Sorotan Utang

Ditulis oleh KabarPemerintah.com - 28 Oct 2025 00:15

FOTO: SC. Yt tribun timur

JAKARTA, KabarPemerintah.com – Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), yang kini disorot publik karena utang besar dan dugaan penggelembungan biaya.

Jokowi menegaskan, proyek ini bukan sekadar prestise, melainkan solusi untuk mengurai kemacetan kronis di Jakarta dan Bandung yang berlangsung puluhan tahun.

“Kemacetan di Jakarta sudah parah sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga sama. Pemerintah harus menyediakan transportasi massal,” kata Jokowi di Kottabarat, Senin (27/10/2025).

Kerugian Negara Akibat Macet Capai Rp100 Triliun per Tahun

Jokowi menyebut kemacetan membuat negara rugi hingga Rp100 triliun setiap tahun, dengan Jakarta sendiri menelan Rp65 triliun. Untuk mengurangi kerugian ini, pemerintah menyiapkan berbagai moda transportasi umum: kereta cepat, MRT, LRT, KRL, hingga kereta bandara.

“Transportasi massal layanan publik, bukan alat cari laba. Keuntungannya dilihat dari sisi sosial, seperti berkurangnya polusi dan meningkatnya produktivitas,” jelas Jokowi.

Subsidi Transportasi = Investasi Sosial

Jokowi menekankan, subsidi transportasi publik adalah investasi jangka panjang. Contohnya, MRT Jakarta yang disubsidi Rp800 miliar per tahun, dan jika seluruh rute selesai, subsidinya bisa Rp4,5 triliun per tahun.

“Ini investasi, bukan kerugian,” tegas Jokowi, optimistis kinerja keuangan Whoosh akan membaik. Saat ini, rata-rata penumpang per hari 19 ribu orang dengan total 12 juta sejak beroperasi.

“Jika lebih banyak orang beralih ke transportasi massal, kerugian akan makin kecil. Tahun pertama saja Ebitda-nya sudah mulai positif,” tambah Jokowi.

Utang Proyek Whoosh dan Dugaan Mark Up

Proyek Whoosh menelan biaya US$7,2 miliar atau Rp116 triliun, naik dari tawaran awal China US$6,07 miliar. Sekitar 75 persen pendanaannya berasal dari pinjaman China Development Bank, sisanya dari konsorsium BUMN seperti PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Kenaikan biaya memicu perdebatan soal utang dan transparansi. Pemerintah kini masih membahas restrukturisasi utang dengan China. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, APBN tidak akan dipakai untuk menutup beban ini.

“Danantara sudah dapat dividen Rp80 triliun dari BUMN, seharusnya bisa mengelola pembiayaan Whoosh tanpa dana APBN,” katanya. Sementara itu, dugaan mark up proyek masih ramai diperbincangkan dan didesak agar KPK menindaklanjuti.

Transportasi Massal: Warisan untuk Masa Depan

Meski kontroversial, Jokowi menekankan Whoosh adalah investasi masa depan, bukan sekadar proyek infrastruktur.

“Transportasi massal bukan soal untung rugi, tapi soal masa depan kota dan kualitas hidup rakyat,” pungkasnya.