Diresmikan Presiden Jokowi, Bandara IMIP Morowali Disebut Menhan Syafrie Beroperasi Tanpa Otoritas Negara

Ditulis oleh KabarPemerintah.com - 26 Nov 2025 10:36

FOTO: Konferensi pers Menhan Syafrie Syamsudin (Tangkap Layar)

MOROWALI, KabarPemerintah.com — Bandara IMIP Morowali yang pernah diresmikan Presiden Joko Widodo kini kembali menuai sorotan. Menteri Pertahanan Syafrie mengungkap temuan mencolok di lapangan, bandara tersebut diduga beroperasi tanpa perangkat negara yang seharusnya menjadi otoritas resmi di kawasan strategis penerbangan.

Syafrie menyebut kondisi itu sebagai sesuatu yang janggal dan berbahaya bagi negara.

“Bandara ini tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalamnya. Ini anomali dalam negara kita. Ada pihak yang memanfaatkan celah untuk kepentingan kelompoknya,” tegasnya dalam kunjungan kerja di Morowali.

Menurutnya, situasi itu bukan hanya soal aturan yang dilanggar, tetapi terkait langsung dengan kerawanan ekonomi, keamanan, hingga kedaulatan.

Satgas PKH Akan Bertindak

Syafrie menegaskan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang juga menangani aktivitas ilegal di sektor sawit dan tambang, akan terus melakukan penindakan. Bila ditemukan pelanggaran hukum, prosesnya akan dibawa ke ranah penegakan hukum.

“Negara hadir untuk menegakkan regulasi. Kalau melanggar hukum, tentu akan kami proses,” ujarnya.

TNI Lakukan Simulasi Intersep Pesawat

Dalam kunjungan tersebut, prajurit TNI juga melakukan simulasi intersep terhadap pesawat yang dicurigai terlibat aktivitas ilegal. Latihan ini, menurut Syafrie, menjadi peringatan bahwa celah-celah kerawanan selalu mengintai.

“Negara harus waspada. Celah kecil bisa mengganggu kedaulatan. Ini pembelajaran bagi kita semua,” katanya.

Aturan Ada, Pengawasan Lemah

Syafrie juga menyinggung masalah klasik, aturan dibuat, tetapi tidak diikuti dengan pengawasan dan koordinasi yang memadai.

“Kita keluarkan peraturan, tapi tidak kita kendalikan. Akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, akan memperkuat birokrasi di titik-titik rawan, termasuk kemungkinan meningkatkan status pangkalan pertahanan di Morowali.

Temuan tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden sebagai Ketua Dewan Pertahanan Nasional.

“Republik ini tidak boleh ada ‘republik dalam republik’. Semua kegiatan harus tunduk pada aturan negara,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan awak media, Syafrie menegaskan Satgas PKH tidak hanya bekerja di Morowali dan Bangka, tetapi menjangkau seluruh wilayah nasional yang terindikasi aktivitas ilegal.

(RBT/M.AM)