Logo Kabarpemerintah
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 51,35 poin atau 0,95 persen ke level 5.439,26. Sepanjang sepekan, IHSG menguat 4,90 persen pada perdagangan Jumat, 23 Oktober 2026.

Diduga Selewengkan Pembayaran PBB-P2, Operator Pajak Desa Gadu Timur Terancam Dilaporkan ke Polisi

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 20 Nov 2026 13:06

Diduga Selewengkan Pembayaran PBB-P2, Operator Pajak Desa Gadu Timur Terancam Dilaporkan ke Polisi

FOTO: Balai Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep Dok. Istimewa

SUMENEP, KabarPemerintah.com – Dugaan ketidaksesuaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, kian memanas. Persoalan yang menyeret nama operator pajak desa berinisial F.li itu kini berpotensi berujung ke ranah hukum.

Pasalnya, sejumlah warga mengaku tetap diminta membayar pajak dengan nominal penuh, meski Pemerintah Kabupaten Sumenep tengah memberikan program pengurangan pokok tunggakan dan pembebasan sanksi administratif PBB-P2 tahun 2026.

Ironisnya, setelah dilakukan pengecekan melalui sistem elektronik resmi Pemkab Sumenep, ditemukan dugaan selisih antara uang yang diminta operator dengan nominal pembayaran yang tercantum dalam sistem.

Salah satu warga berinisial MR mengaku telah membayar PBB-P2 sebesar Rp198 ribu untuk delapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Namun, dirinya tidak mendapatkan informasi mengenai program pengurangan pajak yang sedang diberlakukan pemerintah daerah.

"Saya langsung membayar pajak pada F.li, operator pajak di Desa Gadu Timur. Sangat mahal untuk tahun ini. Dia tidak memberitahukan kepada saya mengenai program pemutihan atau diskon dari Bupati Sumenep. Dia langsung menghitung jumlah pajak pokok tahun 2026 ditambah pajak terutang," ungkap MR.

Kecurigaan semakin menguat setelah pembayaran tersebut diperiksa melalui laman resmi e-PBB Pemkab Sumenep. Nominal yang tertera dalam sistem disebut lebih rendah dibandingkan uang yang sebelumnya diminta kepada warga.

Bahkan, berdasarkan salah satu contoh perhitungan yang disampaikan pihak pendamping warga, pajak pokok tahun 2026 sebesar Rp8.000 ditambah tunggakan Rp18.500 seharusnya berjumlah Rp26.500 sebelum pengurangan. Namun, setelah program pemerintah daerah diterapkan, nominal yang muncul dalam sistem elektronik hanya Rp11.191.

Artinya, terdapat selisih sebesar Rp15.309 dari nominal yang diminta kepada warga.

"Ini cara menghitungnya, pajak pokok 2026 Rp8.000 ditambah tunggakan Rp18.500, totalnya Rp26.500. Sekarang pembayaran berbasis elektronik. Cukup masuk ke e-PBB Sumenep, langsung tertera berapa yang harus dibayar. Ternyata ketika dicek, bayarnya hanya Rp11.191, bukan Rp26.500, tetapi operator tetap meminta Rp26.500," Ucap Zainurrosi

Jika diasumsikan rata-rata selisih pembayaran mencapai Rp10 ribu untuk setiap SPPT, dengan jumlah 6.133 SPPT di Desa Gadu Timur, potensi akumulasi selisih tersebut diperkirakan mencapai Rp61,33 juta.

Meski demikian, angka tersebut masih berupa estimasi berdasarkan asumsi rata-rata selisih dan jumlah SPPT, bukan nilai kerugian yang telah terverifikasi.

Operator Akui Kesalahpahaman, Siap Kembalikan Selisih

Dalam berita yang diterbitkan kabarpemerintah.com sebelumnya, yang berjudul "Operator Pajak Desa Gadu Timur Diduga Selewengkan PBB-P2, Selisih Setoran Warga Capai 60 Persen"

 F.li mengaku belum dapat memastikan persoalan yang terjadi. Dia menyebut masih akan melakukan koordinasi dengan kepala dusun yang bertugas melakukan penagihan kepada masyarakat.

"Jika memang terjadi demikian, biar dikembalikan saja sesuai dengan potongan-potongan itu," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Dia juga menegaskan bahwa dirinya masih berupaya mengklarifikasi persoalan tersebut kepada kepala dusun.

Dalam konfirmasi lanjutan melalui pesan WhatsApp, F.li yang juga merupakan Ketua Koprasi Merah Putih Desa Gadu Timur itu menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan kesediaannya mengembalikan selisih pembayaran.

"Mohon maaf atas kesalahpahaman dalam penagihan dan siap untuk mengembalikan selisih bayar," jawab F.li. (20/11/26)

Namun, pernyataan tersebut justru mendapat sorotan dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Taretan Legal Justitia, Zainurrosi sebagai pendamping warga.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa begitu saja dianggap sebagai kesalahpahaman administratif. Terlebih, dugaan penagihan dengan nominal yang tidak sesuai sistem elektronik perlu ditelusuri secara serius, termasuk siapa yang menentukan besaran tagihan dan ke mana aliran uang pembayaran masyarakat.

"Ini bukan kesalahpahaman. Kami menduga ini murni kesengajaan, apalagi menyuruh kepala dusun menagih dengan jumlah yang ditentukan olehnya. Mengambil keuntungan dalam kebijakan, membodohi masyarakat, padahal ini bantuan dari pemerintah daerah," tegas Zainurrosi.

Zainurrosi menilai, program pengurangan PBB-P2 seharusnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan justru menjadi persoalan baru akibat dugaan ketidaksesuaian dalam proses penagihan di tingkat desa.

Dia juga menyoroti besarnya jumlah SPPT di Desa Gadu Timur yang mencapai 6.133 lembar. Menurutnya, apabila dugaan selisih pembayaran tersebut terjadi secara meluas, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai perkara kecil.

LBH Taretan Legal Justitia memastikan akan mendampingi warga untuk menempuh jalur hukum. Pihaknya berencana membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum dalam waktu dekat.

"Ya, kami akan mendampingi masyarakat untuk melakukan pelaporan satu dua hari ke depan," pungkas Zainurrosi.

(MAM/RED)

← Kembali ke Daftar