Desil Keluarga Naik, Mahasiswi STKIP PGRI Sumenep Terpaksa Putus Kuliah

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 04 Sep 2026 06:01

FOTO: Ilustrasi, Mahasiswi sedang duduk putus asa. Dok. Istimewa

SUMENEP, KabarPemerintah.com – Persoalan perubahan desil kesejahteraan masyarakat kembali menimbulkan keresahan. Kali ini, perubahan status desil disebut berdampak langsung terhadap keberlanjutan pendidikan seorang mahasiswi STKIP PGRI Sumenep, Jawa Timur.

Mahasiswi berinisial T tersebut terpaksa menghentikan kuliahnya setelah status desil keluarganya berubah menjadi Desil 4. Padahal, sebelumnya ia mendapatkan bantuan melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang selama ini sangat membantu biaya pendidikannya.

Perubahan status tersebut menjadi persoalan karena kondisi ekonomi keluarga T disebut tidak mengalami peningkatan. Orang tuanya masih berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membiayai pendidikan anaknya.

Keluarga tersebut mempertanyakan dasar perubahan data yang membuat status desil mereka meningkat. Mereka menilai kondisi riil di lapangan tidak sejalan dengan data yang tercatat.

Dampaknya pun dirasakan langsung oleh T. Bantuan pendidikan yang selama ini menjadi salah satu penopang kuliahnya terancam tidak dapat dilanjutkan.

T mengatakan, kondisi tersebut membuat dirinya harus menghentikan perkuliahan meski sebenarnya masih ingin melanjutkan pendidikan.

"Terima kasih banyak sudah bantu saya. Kampus sudah aktif hari Senin kemarin, sudah mulai masuk semester tiga. Jadi intinya saya sudah tidak terdaftar lagi di kelas," ujar T dengan nada putus asa, Kamis (3/9/2026).

T juga menyampaikan terima kasih kepada para dosen yang sebelumnya telah berusaha membantu memperjuangkan haknya agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

"Terima kasih juga kepada dosen-dosen yang sudah membantu mengusahakan hak saya yang sudah diperjuangkan," katanya.

Kasus tersebut menjadi gambaran bahwa perubahan data kesejahteraan masyarakat bukan sekadar persoalan angka dalam sistem. Ketika data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk pada akses terhadap pendidikan.

Keluarga T berharap adanya verifikasi dan evaluasi terhadap perubahan status desil tersebut. Mereka meminta agar kondisi ekonomi keluarga diperiksa kembali berdasarkan keadaan sebenarnya sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terhenti hanya karena persoalan administrasi data.

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai mekanisme pendataan dan verifikasi. Masyarakat ingin memastikan bahwa setiap perubahan status kesejahteraan benar-benar berdasarkan kondisi faktual rumah tangga, bukan sekadar hasil pencatatan administratif.

Sebab, bagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan, bantuan pendidikan bukan hanya sekadar program pemerintah. Bantuan tersebut menjadi jalan agar anak-anak mereka tetap dapat mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki kesempatan memperbaiki masa depan.

Jika perubahan data tidak segera diklarifikasi, kekhawatirannya semakin besar, warga yang secara nyata masih membutuhkan bantuan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial.

Kasus mahasiswi STKIP PGRI Sumenep ini pun diharapkan menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan akurasi data dan membuka ruang pengaduan serta verifikasi ulang bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat perubahan desil.

(RSH/MAM)