Delapan Fraksi DPR Sampaikan Pandangan atas RUU APBN 2027, Pemerintah Siapkan Jawaban

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 18 Aug 2026 17:11

FOTO: Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Dok. Kemenkeu

JAKARTA, KabarPemerintah.com – Delapan fraksi di DPR RI menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Selasa (18/8/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam agenda tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan sikap dan pandangan awal mereka terhadap RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya.

Dasco mengatakan, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian dari tahapan pembahasan RUU APBN di DPR. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 168 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

"Fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna DPR atas RUU tentang APBN," kata Dasco saat membuka rapat.

Delapan fraksi yang menyampaikan pandangan masing-masing diwakili juru bicara. Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Budi Sulistyono alias Kanang, Fraksi Golkar oleh Nurul Arifin, dan Fraksi Gerindra oleh Kamrussamad.

Selanjutnya, Charles Meikyansah menyampaikan pandangan Fraksi NasDem, Kaisar Abu Hanifah mewakili Fraksi PKB, Ecky Awal Mucharam menyampaikan pandangan Fraksi PKS, Farah Puteri Nahlia mewakili Fraksi PAN, serta Dina Lorenza Audria menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat.

Penyampaian pandangan fraksi menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah memberikan tanggapan atas berbagai masukan yang disampaikan DPR.

Pemerintah dijadwalkan menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum delapan fraksi dalam rapat paripurna berikutnya pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Agenda tersebut sebelumnya telah disepakati dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI bersama pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada 29 Juni 2026.

RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya sendiri telah disampaikan pemerintah kepada DPR dalam Rapat Paripurna pada 14 Agustus 2026. Tahapan berikutnya akan menjadi bagian dari proses pembahasan antara pemerintah dan DPR sebelum rancangan anggaran tersebut ditetapkan menjadi undang-undang.

(RSH/MAM)