BNPB Catat 2.186 Bencana Sepanjang 2026, Kebakaran Gunung Sumbing Meluas hingga 140 Hektare

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 26 Oct 2026 00:26

FOTO: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kawasan Gunung Sumbing di Kabupaten Wonosobo. Dok. Istimewa

JAKARTA, KabarPemerintah.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.186 kejadian bencana terjadi di Indonesia sejak 1 Januari hingga 21 Oktober 2026. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan dan kebakaran vegetasi.

Pada Rabu (21/10), BNPB mencatat tujuh kejadian bencana baru, terdiri atas enam kejadian karhutla dan satu kejadian banjir. Secara keseluruhan, lebih dari 99 persen bencana yang terjadi sepanjang tahun ini berkaitan dengan fenomena hidrometeorologi, baik basah maupun kering.

Penanganan kebakaran masih berlangsung di sejumlah daerah. Selain itu, kebakaran di kawasan pegunungan dan potensi dampak Siklon Tropis Champi terhadap wilayah Indonesia turut menjadi perhatian pemerintah.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah antisipasi sesuai potensi ancaman di wilayah masing-masing.

BNPB memusatkan penanganan karhutla di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau. Dari total area sasaran penanganan seluas lebih dari 983 hektare, lebih dari 502 hektare telah berhasil dipadamkan. Sementara itu, lebih dari 481 hektare lainnya masih dalam penanganan.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan area kebakaran yang belum padam paling luas, yakni lebih dari 321 hektare. Adapun Sumatera Selatan menempati urutan berikutnya dengan luasan lebih dari 84 hektare.

Di luar enam provinsi prioritas tersebut, karhutla tercatat melanda area seluas lebih dari 1.044 hektare. Sebanyak 44 hektare telah dipadamkan, sedangkan sekitar 1.000 hektare lainnya masih belum padam. Kebakaran tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan Timur hingga Maluku Utara.

Untuk mempercepat penanganan, sebanyak 71.878 personel dikerahkan di enam provinsi prioritas. Jumlah tersebut mendapat tambahan lebih dari 11 ribu personel pada 21 Oktober, terutama untuk memperkuat upaya pemadaman di Kalimantan Tengah.

Dukungan peralatan juga diberikan kepada kelompok pemadam di tingkat kabupaten, termasuk pompa air dan alat pelindung diri. Operasi ini melibatkan kementerian dan lembaga, Polri, pemerintah daerah, serta pihak swasta.

BNPB turut memperkuat operasi udara dengan menambah armada helikopter untuk patroli dan pengeboman air atau *water bombing* dari 49 menjadi 51 unit. Armada tersebut juga digunakan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca (OMC).

Pada Rabu (21/10), operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat dilakukan sebanyak satu sorti dengan menggunakan 1.000 kilogram garam. Di Kalimantan Tengah, operasi berlangsung enam sorti dengan dukungan 3.900 kilogram *dry ice* dan 800 kilogram garam.

Sementara itu, operasi di Sumatera Selatan dilaksanakan sebanyak tiga sorti dengan menggunakan 1.600 kilogram *dry ice* dan 800 kilogram garam. Pesawat dari Kalimantan Selatan turut mendukung operasi di Kalimantan Tengah, sedangkan pesawat dari Riau dikerahkan untuk membantu penanganan di Sumatera Selatan. Operasi modifikasi cuaca di Jambi belum dilakukan karena kondisi awan kurang mendukung.

Kebakaran juga melanda kawasan Gunung Sumbing di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pada Senin (19/10). Api membakar kawasan Petak 29 RPH Klesemen, BKPH Wonosobo, KPH Kedu Utara, tepatnya di jalur pendakian Gajah Mungkur, Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar.

Dampak kebakaran dilaporkan menjangkau wilayah Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kajoran, dan sekitarnya. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 140 hektare dengan sebaran 14 titik api.

Lebih dari 160 pendaki telah dievakuasi untuk menghindari risiko kebakaran. Sementara itu, jalur pendakian dan kawasan wisata Gunung Sumbing ditutup sementara waktu. Pendataan dampak kebakaran masih berlangsung dan akan diperbarui sesuai kondisi di lapangan.

Ancaman kebakaran juga terjadi di kawasan pegunungan lainnya di Pulau Jawa. Upaya pemadaman di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah dilakukan sebanyak 13 kali, sedangkan di wilayah Gunung Kawi tercatat sebanyak 16 kali.

Kondisi kemarau panjang dan pengaruh El Niño menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran vegetasi. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan pengelola kawasan untuk memperkuat kesiapsiagaan serta mempertimbangkan penetapan status siaga darurat kekeringan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.

Dalam penanganan kebakaran di kawasan Gunung Bromo, BNPB juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima relawan yang tengah menjalankan tugas. Mereka adalah Sukaris, Hendra Roni Wagiyanata, Sefriel Ardiansyah, Wisnu Yudapratama, dan Munawi.

BNPB menyampaikan penghormatan atas pengabdian para relawan serta duka cita mendalam kepada keluarga dan kerabat yang ditinggalkan.

Masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan dan pegunungan diminta tidak menyalakan api sembarangan, membakar sampah atau vegetasi saat cuaca kering dan berangin, maupun membuang puntung rokok yang masih menyala. Api unggun harus dipastikan padam sepenuhnya sebelum lokasi ditinggalkan.

Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api, menjauh dari kawasan berbahaya, serta mengikuti arahan petugas dan informasi resmi dari BNPB, BPBD, maupun pengelola kawasan.

Di tengah penanganan karhutla, perkembangan musim hujan juga menjadi perhatian untuk mengantisipasi potensi bencana berikutnya. Berdasarkan prakiraan yang disampaikan, awal musim hujan di Provinsi Riau diprediksi terjadi pada dasarian kedua Oktober. Sejumlah provinsi lainnya diperkirakan memasuki musim hujan pada dasarian kedua dan ketiga Oktober, sedangkan Kalimantan Selatan diprakirakan mulai mengalami musim hujan pada dasarian pertama November.

Selain perubahan musim, Siklon Tropis Champi yang berada di bagian utara Indonesia berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi perairan. Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan BNPB, potensi dampak dalam periode 24 jam hingga 22 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB diperkirakan dapat dirasakan di Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku, hingga Papua Barat Daya.

Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca ekstrem dan peningkatan tinggi gelombang di sejumlah wilayah perairan, termasuk Kepulauan Talaud, perairan utara Papua Barat Daya, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik.

BNPB meminta masyarakat rutin memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, BNPB, serta BPBD. Warga yang tinggal di daerah rawan banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan gelombang tinggi juga diimbau meningkatkan kesiapsiagaan.

Masyarakat disarankan menyiapkan kebutuhan darurat, seperti obat-obatan, makanan, air minum, senter, baterai, dokumen penting, dan alat komunikasi. Dokumen serta barang berharga sebaiknya disimpan di tempat aman yang tidak mudah terdampak banjir.

Saluran drainase juga perlu dijaga agar tidak tersumbat. Jika hujan berlangsung lama dan situasi membahayakan, warga diminta mengikuti arahan petugas, termasuk melakukan evakuasi apabila diperlukan. Masyarakat pesisir dan nelayan diimbau memantau informasi gelombang laut serta tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi perairan tidak aman.

Di sisi lain, BNPB melanjutkan dukungan pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Proses verifikasi rumah rusak di wilayah terdampak telah selesai dengan hasil sebanyak 5.964 unit rumah mengalami rusak berat, 15.346 unit rusak sedang, dan 30.423 unit rusak ringan.

Hasil pendataan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan proses penyaluran bantuan stimulan kepada masyarakat terdampak. Pemerintah daerah diharapkan menetapkan surat keputusan calon penerima bantuan secara bertahap serta melengkapi dokumen persyaratan sesuai kategori kerusakan rumah.

BNPB juga mendorong pemerintah kabupaten menyusun kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) secara paralel. Kedua dokumen tersebut perlu mengacu pada hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah serta dilengkapi data dampak pada sektor lainnya.

Langkah tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

BNPB mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perkembangan bencana, melakukan langkah pencegahan sesuai potensi risiko di daerah masing-masing, serta mengikuti arahan petugas. Informasi kebencanaan dapat dipantau melalui kanal resmi BNPB, BPBD, BMKG, dan instansi terkait.

(RBT/YD)