APBN Semester I 2026 Tetap Sehat, Penerimaan Negara Menguat Meski Ekonomi Global Belum Stabil

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 09 Jul 2026 03:21

FOTO: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan capaian hingga akhir Juni 2026. Dok. Kemenkeu/ Cahyo Afif Nugroho

JAKARTA, KabarPemerintah.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang Semester I 2026 menunjukkan kondisi yang tetap kuat di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah mencatat pendapatan negara tumbuh positif, sementara belanja negara terus digelontorkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat program prioritas nasional.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan capaian hingga akhir Juni 2026 memperlihatkan tren penerimaan negara yang terus membaik. Kenaikan tersebut ditopang oleh peningkatan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Secara keseluruhan, capaian semester pertama menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif," ujar Purbaya saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Semester I 2026 mencapai Rp1.298,6 triliun. Angka tersebut meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja negara diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, penyaluran Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga pembayaran gaji aparatur sipil negara beserta tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

Sementara itu, penyaluran transfer ke daerah telah mencapai Rp357,4 triliun atau setara 51,6 persen dari pagu APBN. Capaian tersebut menjadi realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir dan diharapkan mampu memperkuat pembangunan di berbagai daerah.

Pemerintah juga memastikan APBN tetap menjalankan perannya sebagai peredam gejolak ekonomi (shock absorber). Salah satu langkah yang ditempuh ialah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar belanja negara semakin efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata.

"Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada semester pertama tahun ini," kata Purbaya.

Di sisi fiskal, defisit APBN hingga Semester I 2026 tercatat sebesar Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menilai angka tersebut masih berada dalam batas yang terkendali.

Ke depan, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga kesehatan APBN melalui pengelolaan fiskal yang disiplin, meningkatkan kualitas belanja negara, serta mengoptimalkan penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak.

"APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel," tutup Purbaya.

(RMN/YD)