Antara Kekuasaan Dan Kesewenang-Wenangan Seorang Pemimpin
Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 15 Nov 2026 23:57
FOTO: Holib Rahman Jurnalis Sumenep Dok. Istimewa
Oleh: Holib Rahman
SUMENEP, KabarPemerintah.com — Kekuasaan yang diberikan kepada seorang pemimpin sejatinya merupakan amanah untuk melayani rakyat, bukan legitimasi untuk bertindak sekehendak hati. Jabatan bukanlah alat untuk membungkam kritik, mengabaikan keluhan, apalagi mempermainkan harapan masyarakat.
Namun, realitas di lapangan terkadang memperlihatkan wajah kekuasaan yang berbeda. Ketika masyarakat meminta jawaban, yang muncul justru ketidakjelasan. Ketika warga menuntut kepastian, yang diterima adalah penundaan. Bahkan, ketika janji pembangunan telah disampaikan, realisasinya justru seolah kehilangan arah.
Fenomena semacam ini patut menjadi bahan evaluasi serius. Sebab, seorang pemimpin tidak cukup hanya pandai menyampaikan janji dan membangun citra di hadapan publik. Ia juga harus berani mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, serta tindakan yang berada dalam lingkup kewenangannya.
Persoalannya bukan semata-mata tentang lambatnya pelayanan atau tertundanya sebuah keputusan. Lebih jauh, masyarakat berhak mempertanyakan apakah keterlambatan tersebut memang disebabkan kendala administratif dan keterbatasan sumber daya, atau justru terdapat persoalan lain yang tidak dijelaskan secara terbuka.
Dalam urusan hukum, misalnya, tidak boleh ada ruang bagi intervensi kekuasaan yang bertentangan dengan aturan. Proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan kepentingan, kedekatan, ataupun tekanan pihak tertentu.
Pemimpin tidak memiliki kewenangan untuk memperlambat keadilan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Sebab, ketika kekuasaan mulai digunakan untuk mengendalikan kebenaran, saat itulah kepercayaan publik berada dalam ancaman.
Perlu dipahami, kritik masyarakat bukan ancaman bagi kepemimpinan. Justru kritik merupakan bagian dari kontrol sosial agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Pemimpin yang alergi terhadap kritik sesungguhnya sedang membangun jarak dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.
Jangan sampai jabatan yang seharusnya menjadi jalan pengabdian justru berubah menjadi tembok penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya. Jangan pula kewenangan dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.
Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hadir ketika membutuhkan dukungan, tetapi menghilang ketika dimintai penjelasan. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang terbuka, tegas, berintegritas, dan berani menyelesaikan persoalan, bukan pemimpin yang membiarkan ketidakpastian terus berlangsung.
Pada akhirnya, kekuasaan memiliki batas, jabatan memiliki masa, dan setiap keputusan memiliki konsekuensi. Tidak ada kekuasaan yang benar-benar kebal dari hukum maupun penilaian publik.
Sebab, pemimpin yang besar bukanlah mereka yang mampu membuat rakyat diam, melainkan mereka yang berani mendengar suara rakyat, menjawab kritik dengan keterbukaan, serta membuktikan kekuasaannya melalui keadilan dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Kekuasaan akan dihormati ketika digunakan untuk membuka jalan keadilan, bukan untuk menutup pintu kebenaran.
← Kembali ke Daftar