Agus Heriyanto Soroti Belanja Tak Terduga hingga Ketimpangan Daratan-Kepulauan di Perubahan APBD Sumenep 2026

Ditulis oleh kabarpemerintah.com - 19 Aug 2026 07:02

FOTO: Agus Heriyanto, anggota DPRD Sumenep dari Partai Gerindra, dalam rapat paripurna DPRD Sumenep. Dok. Istimewa

SUMENEP, KabarPemerintah.com - Fraksi Gerindra-PKS DPRD Kabupaten Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejumlah perubahan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pandangan tersebut disampaikan Agus Heriyanto, anggota DPRD Sumenep dari Partai Gerindra, dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Rabu (19/8/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra-PKS mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan dokumen Perubahan APBD 2026 tepat waktu. Namun, setelah mencermati nota keuangan, fraksi menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan lebih mendalam dari eksekutif.

Salah satunya terkait perubahan target pendapatan daerah. Fraksi Gerindra-PKS meminta pemerintah menjelaskan dasar rasionalisasi dan penyesuaian target, baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer.

Agus menyampaikan, pemerintah daerah juga perlu mencari sumber pendapatan alternatif untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pajak dan retribusi rutin. Optimalisasi aset daerah dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai perlu menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan.

Soroti Belanja Tidak Terduga

Perhatian Fraksi Gerindra-PKS juga tertuju pada struktur belanja daerah. Fraksi menilai proporsi belanja operasional perlu diseimbangkan dengan belanja modal yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pemerintah daerah diminta menekan belanja yang tidak mendesak dan mengarahkan belanja modal kepada sektor produktif.

Yang tak kalah penting, fraksi meminta penjelasan mengenai kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dinilai signifikan.

Agus mempertanyakan kebutuhan darurat atau mendesak apa saja yang menjadi dasar kenaikan anggaran tersebut.

"Fraksi meminta penjelasan secara rinci mengenai alokasi dan urgensi lonjakan Belanja Tidak Terduga tersebut. Kebutuhan darurat atau mendesak apa saja yang menjadi dasar kenaikan ini," ujar Agus dalam penyampaian pandangan fraksi.

Fraksi juga meminta pemerintah menjelaskan strategi pembiayaan untuk menutup perubahan defisit anggaran. Jangan sampai kebijakan pembiayaan saat ini justru mengurangi ketahanan fiskal Sumenep pada tahun-tahun berikutnya.

Pembangunan Kepulauan Jadi Sorotan

Selain persoalan fiskal, Fraksi Gerindra-PKS menaruh perhatian terhadap pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Agus menyebut hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses menunjukkan masih adanya persoalan ketimpangan infrastruktur.

Karena itu, Perubahan APBD 2026 diharapkan mampu memberi ruang anggaran yang cukup untuk memperbaiki jalan rusak, menyediakan sarana air bersih dan sanitasi, serta memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah kepulauan.

Tidak hanya infrastruktur, pemerintah juga diminta memperkuat sektor pertanian, kelautan dan ekonomi masyarakat.

Kebutuhan irigasi, pupuk, dukungan permodalan bagi UMKM serta perlindungan terhadap nelayan lokal dinilai harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Dorong Pelatihan Kerja dan Layanan Dasar

Fraksi Gerindra-PKS juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Pemerintah diminta memperbanyak pelatihan vokasi dan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, fraksi meminta pemerintah memastikan anggaran tetap proporsional sehingga peningkatan pelayanan dasar tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga di desa dan pulau-pulau terluar.

Jangan Sampai Program Hanya Formalitas

Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra-PKS meminta seluruh OPD menyusun program perubahan dengan indikator output dan outcome yang jelas.

Program yang hanya bersifat formalitas dan minim dampak langsung kepada masyarakat dinilai perlu dievaluasi.

Fraksi juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026. Kendala administratif jangan sampai menyebabkan program tidak berjalan optimal dan berujung pada tingginya SILPA.

"Realisasi anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kendala administratif yang memicu peninggian SILPA di akhir tahun anggaran," tegas Fraksi Gerindra-PKS.

Fraksi berharap seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan dapat dijawab secara komprehensif oleh Bupati Sumenep pada rapat paripurna berikutnya.

(RBT/MAM)